Mataram (Antaranews NTB) - Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dana Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2019 dari pemerintah pusat sebesar Rp16,456 triliun.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dana Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2019 ini diterima langsung Gubernur NTB H Zulkieflimansyah yang diserahkan Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, bersama seluruh menteri, pejabat lembaga negara dan kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Selasa.
"Presiden berpesan kepada semua gubernur agar alokasi dana APBD tidak boleh menguap tanpa hasil untuk belanja rutin, rapat-rapat, perjalanan dinas dan honor-honor tambahan. Itu pesan beliau kepada kami sebagai pemimpin di daerah untuk mengecek secara serius dan detail bahwa anggaran betul-betul dominan untuk kegiatan utama, bukan untuk kegiatan pendukung seperti rapat, perjalanan dinas dan honor-honor tim adhoc misalnya. Begitu juga konsolidasi sinergi antara kementerian dengan daerah maupun pusat dengan daerah," kata Zulkielimansyah.
Orang nomor satu di NTB itu mengaku setuju terkait pesan Presiden Joko Widodo kepada setiap kepala daerah harus fokus untuk meningkatkan daya saing dengan mengembangkan sumber daya manusia yang unggul.
Oleh karenanya pada saat bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Sekjen Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Prof Ainun Na`im, gubernur membicarakan soal program beasiswa putra-putri NTB ke luar negeri yang sudah berjalan, sebagai salah satu langkah peningkatan kualitas dan daya saing SDM NTB.
"Selain itu juga dibicarakan juga finalisasi proses menjadikan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) dan sejumlah universitas lainnya untuk bergabung menjadi Universitas Negeri di Pulau Sumbawa, sehingga NTB akan memiliki dua universitas negeri ke depannya," jelasnya.
Di tahun 2019 ini Dana Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Pemerintah Provinsi NTB dan 10 kabupaten/kota di NTB pada 2019 terbagi atas tujuh alokasi yang totalnya mencapai Rp16,456 triliun.
Dana TKDD itu mencakup Dana Bagi Hasil Pajak Rp513,989 miliar, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp439,451 miliar, Dana Alokasi Umum Rp8,875 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik Rp2,565 triliun, Dana Alokasi Khusus Nonfisik Rp2,634 triliun, Dana Insentif Daerah Rp246,521 miliar dan Dana Desa Rp1,181 triliun.
"DIPA 2018 ini naik sekitar Rp1,1 triliun atau sekitar 7 persen dari DIPA tahun 2018 yang hanya sebesar Rp15,3 triliun," katanya.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dana Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2019 ini diterima langsung Gubernur NTB H Zulkieflimansyah yang diserahkan Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, bersama seluruh menteri, pejabat lembaga negara dan kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Selasa.
"Presiden berpesan kepada semua gubernur agar alokasi dana APBD tidak boleh menguap tanpa hasil untuk belanja rutin, rapat-rapat, perjalanan dinas dan honor-honor tambahan. Itu pesan beliau kepada kami sebagai pemimpin di daerah untuk mengecek secara serius dan detail bahwa anggaran betul-betul dominan untuk kegiatan utama, bukan untuk kegiatan pendukung seperti rapat, perjalanan dinas dan honor-honor tim adhoc misalnya. Begitu juga konsolidasi sinergi antara kementerian dengan daerah maupun pusat dengan daerah," kata Zulkielimansyah.
Orang nomor satu di NTB itu mengaku setuju terkait pesan Presiden Joko Widodo kepada setiap kepala daerah harus fokus untuk meningkatkan daya saing dengan mengembangkan sumber daya manusia yang unggul.
Oleh karenanya pada saat bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Sekjen Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Prof Ainun Na`im, gubernur membicarakan soal program beasiswa putra-putri NTB ke luar negeri yang sudah berjalan, sebagai salah satu langkah peningkatan kualitas dan daya saing SDM NTB.
"Selain itu juga dibicarakan juga finalisasi proses menjadikan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) dan sejumlah universitas lainnya untuk bergabung menjadi Universitas Negeri di Pulau Sumbawa, sehingga NTB akan memiliki dua universitas negeri ke depannya," jelasnya.
Di tahun 2019 ini Dana Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Pemerintah Provinsi NTB dan 10 kabupaten/kota di NTB pada 2019 terbagi atas tujuh alokasi yang totalnya mencapai Rp16,456 triliun.
Dana TKDD itu mencakup Dana Bagi Hasil Pajak Rp513,989 miliar, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp439,451 miliar, Dana Alokasi Umum Rp8,875 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik Rp2,565 triliun, Dana Alokasi Khusus Nonfisik Rp2,634 triliun, Dana Insentif Daerah Rp246,521 miliar dan Dana Desa Rp1,181 triliun.
"DIPA 2018 ini naik sekitar Rp1,1 triliun atau sekitar 7 persen dari DIPA tahun 2018 yang hanya sebesar Rp15,3 triliun," katanya.