Mataram (ANTARA) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri mendorong lembaga perbankan daerah untuk meningkatkan profesionalisme dan menjaga persaingan yang sehat guna memperkuat kepercayaan publik terhadap sektor keuangan.

"Seluruh lembaga perbankan di NTB harus mampu bersaing secara sehat dan profesional agar masyarakat semakin percaya kepada lembaga perbankan yang ada," kata Indah di Mataram, Jumat.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri jasa keuangan secara umum di Nusa Tenggara Barat posisi Desember 2025 tumbuh stabil dan menunjukkan kinerja positif didukung oleh likuiditas yang memadai serta permodalan yang kuat.

Kredit perbankan tumbuh sebesar 10,21 persen secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi sebesar Rp78,99 triliun pada 2026.

Angka penyaluran kredit atau pembiayaan didominasi tiga sektor ekonomi utama, yaitu Bukan Lapangan Usaha sebesar 45,06 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 21,93 persen, dan Perdagangan Besar serta Eceran sebesar 18,14 persen.

Baca juga: Gubernur Iqbal: Ekonomi syariah gerakkan UMKM dan industri halal di NTB

Penyaluran kredit UMKM pada sektor perdagangan dan reparasi otomotif mencapai Rp10,6 triliun atau sekitar 50,56 persen dari total pembiayaan kepada UMKM.

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di wilayah NTB punya ketahanan yang kuat tercermin dari cash ratio dan capital adequacy ratio di atas threshold sebesar 25,84 persen dan 45,14 persen.

Indah menekankan agar lembaga perbankan yang berada di bawah naungan pemerintah daerah dapat menghadirkan berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Baca juga: Bank NTB Syariah siap kawal tata kelola keuangan Badan Gizi Nasional

Menurutnya, salah satu program sosial perbankan daerah adalah penyelenggaraan bazar dan pasar murah supaya keberadaan BPR semakin dikenal oleh masyarakat di Nusa Tenggara Barat.

"Keberadaan perbankan daerah memiliki kontribusi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, termasuk melalui berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi warga," pungkas Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri.

Pada 2022, Pemerintah Provinsi NTB menggabungkan seluruh BPR pelat merah menjadi hanya satu perseroan daerah bernama BPR NTB. Laju pertumbuhan aset dari sebelumnya hanya Rp883,1 miliar pada akhir 2022 menjadi Rp1,15 triliun pada triwulan III 2025.

BPR NTB saat ini mengelola kredit sebanyak Rp931,9 miliar, dana pihak ketiga sebesar Rp786,2 miliar, serta laba mencapai Rp39,2 miliar.

Baca juga: Legislator dorong perbankan perluas pembayaran QRIS di desa wisata NTB



Pewarta :
Editor: Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026