Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menetapkan arah kebijakan jangan panjang untuk pembangunan daerah berbasis penguatan ekonomi dan keuangan syariah salah satunya melalui pengembangan wisata ramah muslim.
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB Wirajaya Kusuma mengatakan Nusa Tenggara sudah menggaungkan pariwisata halal sejak tahun 2010 dan kini sudah dikenal luas sebagai daerah pariwisata ramah muslim oleh publik.
"Sekarang kami lebih memfamiliarkan lagi supaya lebih masuk ke dalam setiap orang, bukan hanya kepada orang Islam saja tetapi lebih kepada muslim friendly atau pariwisata ramah muslim," ujarnya dalam rapat daring dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Rabu.
Baca juga: Dekranasda NTB promosikan MotoGP dan wisata halal
Wira menuturkan Nusa Tenggara Barat memiliki dua pulau besar, yakni Lombok dan Sumbawa yang didukung aspek demografi berupa mayoritas penduduk muslim.
Apalagi Pulau Lombok sudah terkenal untuk ekonomi halal yang memiliki julukan Negeri Seribu Masjid, sehingga dengan sendirinya segala bentuk aktivitas ekonomi memang sudah melekat dengan nilai-nilai yang ramah muslim.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memasukkan penguatan ekonomi dan keuangan syariah ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024.
"Kami sedang menyiapkan Khazanah Ramadan dalam waktu 20 hari dengan berbagai kegiatan. Ini kami lakukan untuk memperkuat penjenamaan Nasional Halal Fair," pungkas Wira.
Baca juga: Fadli Zon memuji promosi wisata halal NTB di Brunai Darussalam
Dalam pengembangan pariwisata berkualitas di Nusa Tenggara Barat, pemerintah daerah setempat mendorong segmen-segmen khusus wisatawan terutama konsep pariwisata ramah muslim dengan membangun kawasan wisata khusus dan tersegmentasi.
Berbagai destinasi wisata baru di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa bakal dikembangkan agar meningkatkan kunjungan wisatawan, termasuk peningkatan akses dan konektivitas antar destinasi pariwisata.
Baca juga: KNPI mendukung kebijakan industrialisasi dan wisata halal NTB