Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyetujui usulan anggaran Rp7 miliar untuk perbaikan tanggul yang longsor akibat banjir 6 Juli 2025 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat.
"Alhamdulillah, usulan kami untuk perbaikan tanggul disetujui dan diakomodasi melalui APBD Perubahan 2025 sebesar Rp7 miliar," kata Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Lale Widiahning di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan kebutuhan anggaran itu untuk pemasangan bronjong pada tanggul yang rusak atau longsor akibat banjir pada sekitar 45 titik di tiga aliran sungai dengan panjang berbeda-beda dari 20 meter hingga 50 meter.
Baca juga: Dinsos Mataram alokasikan Rp600 juta paket bantuan korban banjir
Tiga aliran sungai yang dimaksudkan meliputi aliran Kali Ancar, Kali Unus, Sungai Brenyok, serta perbaikan saluran irigasi di kawasan pemukiman.
"Kondisi kerusakan tanggul akan kami kerjakan dengan skala prioritas dengan kerusakan sekitar 20-50 meter," katanya.
Kegiatan perbaikan tanggul pada puluhan titik tersebut ditargetkan rampung akhir tahun 2025, sebab dalam pelaksanaannya akan dilakukan dengan sistem penunjukan langsung sebagai upaya percepatan dan menghindari dampak lebih luas.
"Tidak ada waktu untuk tender. Kami khawatir jika tidak dikerjakan segera akan masuk musim hujan yang berpotensi berdampak lebih luas," katanya.
Baca juga: Penduduk Ampenan Mataram tingkatkan kewaspadaan hadapi banjir rob
Lale mengatakan jika melihat skala prioritas dari 45 titik yang sudah di asesmen beberapa lokasi dinilai mendesak, antara lain di bawah Pasar Karang Sukun, Pasar Sindu, dan Lingkungan Kebun Duren.
Untuk desain penanganan di lokasi tersebut, Dinas PUPR akan menggunakan bronjong atau tumpukan batu besar diikat dengan jaring besi.
"Konsep bronjong lebih tahan lama, memperkuat bibit sungai agar tidak terjadi longsor," katanya.
Setelah bronjong di pasang, lanjutnya, agar kawasan itu tidak lagi diambil masyarakat, ke depan perlu dilakukan penataan dengan pembuatan jalan setapak.
Baca juga: Kabar baik! Warga terdampak banjir di Mataram dibebaskan dari PBB-P2 2025
Selain itu, bekerja sama dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk pemasangan patok batas tanah warga sesuai sertifikat, sehingga tidak ada lagi yang mengambil sempadan sungai.
Seperti halnya pemasangan bronjong bagian kiri dan kanan di Kali Ancar Karang Kemong oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) tuntas dan sempadan sungai kini sudah rapi.
"Semoga tidak ada lagi warga yang membangun rumah atau fasilitas lainnya di atas bronjong dan semoga banjir awal bulan Juli bisa menjadi pelajaran bagi warga sekitar," katanya.
Baca juga: Forum relawan sungai di Mataram dibentuk guna mitigasi bencana banjir
Baca juga: Sebanyak 110 hektare sawah di Mataram terdampak banjir
Baca juga: Penerima bantuan banjir di Mataram diverifikasi
Baca juga: Konsep edukasi mitigasi bencana banjir disiapkan di Mataram
Baca juga: Waspada! Air sumur di Mataram tercemar E. Coli pasca-banjir