Mataram (ANTARA) - Organisasi kemasyarakatan adat Laskar Sasak yang berbasis di Lombok, Nusa Tenggara Barat, mengingatkan para demonstran untuk tidak mudah terprovokasi saat melakukan unjuk rasa.
"Jangan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan kegaduhan maupun perpecahan," kata Ketua Umum Laskar Sasak Lalu Muhammad Sodikin di Mataram, Senin.
Sodikin mengimbau peserta aksi unjuk rasa di wilayah Nusa Tenggara Barat agar menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib, damai, dan bermartabat.
Menurutnya, aspirasi rakyat adalah suara kebenaran yang harus disampaikan dengan cara yang benar agar tujuan perjuangan bisa tercapai tanpa merugikan masyarakat.
Laskar Sasak melayangkan teguran terbuka kepada kepolisian hingga institusi hukum agar menjalankan tugas secara profesional, adil, dan berpihak kepada rakyat.
Baca juga: Kapolda NTB tindak tegas pelaku perusakan di Gedung DPRD NTB
Aparat kepolisian diharapkan lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam setiap penanganan aksi agar tidak menimbulkan situasi yang memicu ketegangan.
Institusi hukum dituntut menjadi tempat rakyat memperoleh keadilan, bukan malah menambah beban dan kekecewaan. Sedangkan instansi terkait di lingkup pemerintah daerah harus lebih tanggap, aktif, dan hadir memberikan solusi, bukan sekadar menunggu persoalan membesar.
Laskar Sasak menilai kinerja pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Barat saat ini masih jauh dari harapan. Beragam program strategis yang seharusnya mampu meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat kesejahteraan rakyat belum berjalan maksimal.
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB: Membaca makna dibalik api DPRD NTB
"Kepada lembaga legislatif di NTB, kami menekankan dengan tegas jangan sampai lembaga yang terhormat ini kehilangan kepercayaan rakyat karena lebih sibuk mengurus kepentingan pribadi dan perebutan kursi," kata Sodikin.
Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa lembaga legislatif harus kembali pada tugas utama menyuarakan aspirasi rakyat, melakukan pengawasan secara kritis terhadap jalannya pemerintahan, dan memastikan kebijakan yang lahir berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Sodikin berharap lembaga eksekutif dan legislatif di Nusa Tenggara Barat segera berbenah, bekerja cepat, transparan, dan tulus untuk kepentingan rakyat.
"Aspirasi masyarakat harus menjadi prioritas," imbuhnya.