Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta tambahan kuota elpiji 3 kilogram guna mengatasi kelangkaan di wilayah itu.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Yusron Hadi menegaskan tim pemerintah provinsi sudah turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan ke wilayah Gerung, Kuripan dan sekitar yang teridentifikasi di Kabupaten Lombok Barat mengalami kekurangan pasokan.
"Dari pemantauan tersebut sebenarnya dari jumlah persediaan dari semua kebutuhan tidak ada persoalan, namun ini ada pola distribusi-nya saja yang kurang merata," ujarnya di Mataram, Jumat.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sudah mengambil langkah guna mengatasi kelangkaan elpiji 3 kilogram tersebut. Satu di antaranya, Pemprov sudah bersurat ke BP Migas untuk meminta segera tambahan kuota elpiji 3 kilogram.
"Selain kita terus melakukan pemantauan dan tentu saja mendesak agar penambahan kuota ini sesegera mungkin dipenuhi," tegas Yusron Hadi.
Baca juga: DPRD minta Pemprov NTB atasi kelangkaan elpiji 3 kilogram
Baca juga: Elpiji di NTB: Dari antrean panjang ke keadilan energi
Baca juga: Tajuk - Krisis tabung hijau di NTB: Data vs realita
Baca juga: Gubernur NTB bantah kelangkaan elpiji 3 Kg dipakai dapur MBG
Baca juga: Sejumlah pangkalan batasi penjualan elpiji bersubsidi di Lombok
Baca juga: Disdag klaim stok elpiji 3 Kg tak langka di Lombok Timur
Selain itu, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan melakukan pemantauan secara berkala lagi untuk memastikan pemerataan distribusi tetap bisa berjalan.
"Kemudian menguatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga hal seperti ini tidak berulang," katanya.
Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengaku sudah berbicara dengan Pertamina terkait persoalan kelangkaan elpiji subsidi 3 kilogram tersebut.
"Itu karena ada permintaan tinggi sehingga terjadi kelangkaan. Hal yang sama pernah terjadi di Pulau Sumbawa bulan lalu. Alhamdulillah, kita bisa selesaikan dalam waktu satu hari," ujarnya.
Namun demikian, Iqbal menegaskan jika kelangkaan tersebut tidak ada kaitannya dengan kebutuhan memasak di dapur SPPG untuk program MBG. Melainkan, kelangkaan itu terjadi lantaran permintaan sedang tinggi.
"Nggak usah berspekulasi seperti itu (MBG). Kan tidak ada datanya yang menunjukkan seperti itu. Memang permintaan sedang tinggi dan pasti ada penggunaan di luar yang diperuntukkan, seperti halnya di Pulau Sumbawa pada saat itu. Terjadi kelangkaan itu bukan karena permintaan yang peruntukannya naik tapi karena banyak yang menggunakan di sektor nelayan sehingga langka di pasar," katanya.