Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong penguatan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dalam mengatasi kendaraan over dimension over loading (ODOL) sebagai bagian dari strategi mewujudkan kebijakan logistik nasional yang berkelanjutan.
"Saya bersama sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan juga para pemimpin dari berbagai K/L sejak awal mengawal isu penertiban kendaraan ODOL, over dimension overload," kata AHY di Jakarta, Senin.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat implementasi kebijakan penertiban kendaraan ODOL sebagai bagian dari strategi logistik nasional yang berkelanjutan.
Ia menjelaskan, koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Bappenas hingga pihak terkait lainnya menjadi kunci agar kebijakan zero ODOL berjalan komprehensif tanpa menimbulkan disrupsi ekonomi.
Kolaborasi tersebut, kata AHY, memastikan setiap aspek mulai dari keselamatan, efisiensi transportasi, hingga daya saing industri dalam negeri dapat diakomodasi dalam satu kerangka kebijakan yang selaras.
"Di sini kita lebur, setiap K/L pasti punya concern, ada yang menitikberatkan pada dampak ekonomi misalnya jika ODOL ditertibkan. Ada yang mengedepankan aspek keselamatan dan ada juga yang memikirkan dampak sosial," ujar AHY.
Ia menegaskan pemerintah tidak ingin menertibkan ODOL secara sepihak, tetapi mengedepankan dialog, riset, serta uji coba di sejumlah wilayah untuk memastikan kebijakan berjalan realistis dan solutif.
Langkah kolaboratif itu juga mencakup penyusunan insentif dan penyesuaian regulasi industri agar pelaku usaha tidak terbebani, sekaligus memperkuat rantai pasok logistik yang efisien dan ramah lingkungan.
AHY menilai sinergi lintas sektor menjadi fondasi penting untuk memastikan transisi menuju zero ODOL tidak hanya menekan pelanggaran, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi positif bagi masyarakat luas.
Ia mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan sektor swasta memperkuat kolaborasi untuk menghadirkan sistem transportasi logistik yang aman, efisien, dan berkelanjutan bagi masa depan ekonomi Indonesia serta keselamatan pengguna jalan.
"Tidak boleh ada yang merasa lebih penting dari yang lain. Tetapi ketika harus diletakkan pada prioritasnya, tentu keselamatan manusia tidak ada yang lebih tinggi dari itu," kata AHY.
Pemerintah menargetkan kebijakan zero ODOL dapat berlaku efektif secara nasional mulai 1 Januari 2027 mendatang.
Diketahui, Menko AHY membawahi lima kementerian, pertama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN); Kedua, Kementerian Pekerjaan Umum (PU); ketiga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; keempat Kementerian Transmigrasi; dan kelima Kementerian Perhubungan.
Baca juga: Menko AHY meminta Pemda proaktif awasi kelayakan bangunan publik
Baca juga: Sebanyak 35 persen perusahaan logistik siap normalisasi kendaraan ODOL
Menteri AHY dorong kolaborasi lintas K/L wujudkan logistik berkelanjutan
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi keterangan kepada awak media seusai memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan atau ODOL di Jakarta, Senin (6/10/2025). ANTARA/Harianto
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi keterangan kepada awak media seusai memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan atau ODOL di Jakarta, Senin (6/10/2025). ANTARA/Harianto