Mataram (ANTARA) - Langit fiskal di Nusa Tenggara Barat (NTB) tampak mendung menjelang tahun anggaran 2026. Setelah bertahun-tahun bergantung pada transfer dana dari pusat, banyak daerah kini harus menata ulang langkahnya. 

Dompu menjadi salah satu kabupaten yang paling merasakan guncangan itu. Pemerintah pusat memangkas alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa hingga Rp199 miliar. 

Angka yang di atas kertas tampak teknokratis itu, di lapangan menjelma menjadi tantangan nyata bagi pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan, membayar pegawai, dan membangun infrastruktur dasar di tengah ruang fiskal yang menyempit.

Dengan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas, Dompu memilih langkah berani. Alih-alih menunda pembangunan, pemerintah kabupaten menjajaki pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). 

Skema ini disebut sebagai strategi fiskal kreatif, bukan pelarian dari krisis. Dana pinjaman akan diarahkan ke proyek produktif seperti jalan, air bersih, dan irigasi. 

Meski begitu, langkah ini tetap mengundang tanya. Seberapa aman menambah beban pinjaman ketika fiskal daerah tengah menurun?

Langkah Dompu mencerminkan keberanian sekaligus kegelisahan. Di satu sisi, ini menunjukkan tekad mempertahankan momentum pembangunan. 

Namun di sisi lain, keputusan tersebut memperlihatkan rapuhnya struktur keuangan daerah yang masih sangat bergantung pada dana pusat. 

Dompu menjadi cermin betapa daerah sering terjebak dalam dilema antara menekan pengeluaran dan menjaga pertumbuhan.

Respons kabupaten lain di NTB memperlihatkan warna berbeda. Lombok Tengah yang kehilangan Rp381 miliar memilih efisiensi belanja dan menunda proyek fisik yang belum kontraktual. 

Kota Mataram dengan potongan Rp270 miliar lebih selektif menentukan prioritas, memastikan layanan dasar tetap berjalan. Sementara Kota Bima memilih jalur kolaborasi, meminta dukungan fiskal ke provinsi dan membuka komunikasi dengan kementerian. 

Di Sumbawa Barat, pemerintah daerah justru menempatkan sisa anggaran di deposito dan BUMD agar menghasilkan dividen. 

Perbandingan ini memperlihatkan spektrum respons beragam di NTB, dari pinjaman kreatif di Dompu hingga inovasi fiskal di kabupaten lain. Semua bermuara pada satu tujuan yang sama yakni bertahan di tengah badai fiskal.

Kebijakan pengalihan dana dari pusat sejatinya tidak sepenuhnya memangkas alokasi untuk daerah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, sekitar Rp1.300 triliun tetap disalurkan, namun melalui program kementerian dan lembaga. 

Artinya, uang tetap mengalir tetapi mekanismenya bergeser. Daerah dituntut lebih aktif menjemput program dan berinovasi agar tidak tertinggal dalam arus perubahan. Bagi daerah seperti Dompu, ini berarti menyesuaikan diri dengan cepat atau kehilangan momentum pembangunan.

Situasi ini membuka refleksi lebih luas tentang arah desentralisasi fiskal di Indonesia. Ketika pusat menilai daerah belum efisien, dana ditarik ke atas. 

Namun di sisi lain, daerah kehilangan ruang belajar untuk memperbaiki tata kelolanya sendiri. Kemandirian fiskal akhirnya belum sepenuhnya lahir dari bawah, melainkan masih dikendalikan dari pusat.

Meski begitu, NTB punya peluang untuk menjadikan krisis ini sebagai momentum kebangkitan. Pemerintah provinsi harus hadir sebagai jembatan, menjemput program pusat, dan memperkuat kerja sama lintas kabupaten. 

Bagi Dompu, keberanian mengambil pinjaman ke PT SMI bisa menjadi titik awal kemandirian fiskal, asalkan diiringi tata kelola yang akuntabel dan disiplin anggaran.

Pada akhirnya, kemandirian daerah tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari kecerdasan mengelola sumber daya sendiri. Dompu kini berdiri di persimpangan antara keberanian dan kehati-hatian. 

Jika mampu menata langkah dengan bijak, dari tanah kecil di timur NTB itu bisa lahir pelajaran besar tentang bagaimana sebuah daerah bertahan tanpa bergantung sepenuhnya pada pusat.

Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Langit baru pariwisata NTB
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB: Banjir dan ujian mitigasi di tanah Bima-Dompu
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - NTB dan ujian kemandirian fiskal di tahun sulit 2026
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Pahlawan dari Tanah Samparaja
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Tangis anak di Bumi Seribu Masjid
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Debu dan jejak integritas di lintasan motocross
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Samota di tikungan integritas


Pewarta : Abdul Hakim
Editor : Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2025