Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat sinergi dan kolaborasi dari hulu ke hilir dalam mendukung percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah setempat.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sangat mendukung pelaksanaan program MBG sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
"Saat ini kita memasuki fase bagaimana memastikan praktek dan standar-standar dalam program MBG di NTB itu terpenuhi dengan baik," ujarnya didampingi Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha dikonfirmasi wartawan usai rapat pemantapan pelaksanaan MBG di Mataram, Rabu.
Menurut Iqbal, sampai dengan saat ini jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang terbangun di NTB mencapai 600 unit lebih. Angka ini, kata dia, melampaui target awal yang ditetapkan Pemprov NTB sebanyak 600 unit.
"Kalau masih ada warga kita yang belum terjangkau karena mungkin data kita tidak valid kita akan evaluasi kembali. Karena tujuan program ini sangat baik dalam menyelesaikan program gizi anak kita dan menggerakkan ekonomi lokal. Bayangkan Rp5,7 triliun uang yang beredar di masyarakat kita dari MBG ini," katanya.
Baca juga: MBG jadi kunci masa depan anak, DPR tekankan perang lawan stunting di Lombok Utara
Sementara Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha mengakui selama ini sinergi antara pusat dan daerah berjalan dengan baik sehingga program MBG bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh penerima manfaat mulai dari Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Non PAUD (B3) hingga siswa SMA.
"Mudah-mudahan dengan kerja sama ini capaian MBG di NTB bisa signifikan," ujarnya.
Ia mengakui kalau pun ada catatan peristiwa SPPG yang teledor di lapangan, tentu pemerintah akan memberikan "reward and pinishment" atau penghargaan dan hukuman. Akan tetapi, tentunya penerapannya juga harus terukur. Sebab, bagaimanapun MBG sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Kalau soal "reward dan pinishment" pasti ada diberikan. Tapi, kalau bagus kita pertahankan, kalau tidak bagus ya kita berikan kesempatan kepada mitra untuk memperbaiki, karena namanya kekurangan pasti ada," katanya.
Baca juga: Gubernur NTB ingatkan 632 SPPG prioritaskan keamanan pangan MBG
Diketahui total penerima manfaat MBG di NTB per 1 Pebruari 2026 mencapai 1,94 juta jiwa. Sebaran ini mencakup seluruh jenjang pendidikan dan kelompok prioritas. Balita 205.836 jiwa, PAUD 88.814 jiwa, RA 32.105 jiwa, TK 117.827 jiwa, SD kelas 1-3 sebanyak 278.009 jiwa, SD kelas 4-6 sebanyak 266.110 jiwa, MI kelas 1-3 sebanyak 60.831 jiwa, MI kelas 4-6 sebanyak 58.152 jiwa, SMP 182.853 jiwa, MTs 117.937 jiwa, SMA 119.957 jiwa, SMK 76.409 jiwa, MA 69.195 jiwa, SLB 2.818 jiwa, Pondok Pesantren 6.182 jiwa, dan PKBM 890 jiwa.
Sementara untuk kelompok prioritas 3B, yakni ibu hamil 32.902 jiwa, ibu menyusui 76.596 jiwa, dan balita 205.836 jiwa. Selain itu, MBG juga telah menjangkau kelompok pendukung ekosistem pendidikan dan kesehatan, yakni guru 117.346 jiwa, tenaga kependidikan 16.554 jiwa, kader posyandu/kesehatan 8.194 jiwa. Sedangkan, perkembangan SPPG dari sisi infrastruktur layanan, hingga awal Februari 2026 tercatat 670 SPPG aktif, dengan klasifikasi, 660 SPPG mitra (masyarakat, yayasan, UMKM), 5 SPPG pondok pesantren, 4 SPPG Polri, dan 1 SPPG TNI AU.
Sedangkan keterlibatan tenaga kerja lokal dari MBG di NTB telah menyerap 31.509 orang, yang tersebar di seluruh SPPG dan rantai distribusi. Tenaga tersebut meliputi kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, koordinator lapangan, juru masak, petugas porsian, pengemudi, petugas operasional, kebersihan, dan keamanan.
Baca juga: MBG 3B di NTB dioptimalkan untuk turunkan stunting
Baca juga: SPPG Polda NTB gelar FGD dukung program makan bergizi gratis