Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis meminta masyarakat untuk tidak melakukan sweeping atau razia sepihak terhadap warung makan yang buka selama bulan Ramadhan.

"Saya tidak setuju adanya sweeping-sweeping di bulan Ramadhan, hanya saja kami minta kepada pemerintah setempat agar diatur di tempat-tempat orang berpuasa, hormati orang berpuasa," kata Cholil dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Cholil mengingatkan orang yang sedang berpuasa tidak perlu sampai melakukan sweeping di rumah makan yang masih buka pada Ramadhan. Di sisi lain, para pemilik warung makan untuk saling menghormati.

"Jangan sampai melakukan kemungkaran, karena tugasnya bukan men-sweeping, cukup perkuat diri kita, tetapi kita saling menghargai (orang) berpuasa dan tidak berpuasa," kata dia.

Pemerintah daerah, kata dia, harus aktif dalam mengatur agar mereka yang tengah mencari rezeki lewat usaha warung makan, untuk tetap memperhatikan kekhusyuan dan menghormati orang yang tengah berpuasa.

Baca juga: Terpopuler: Mantan Kadis Dikbud NTB diperiksa, waktu sahur & buka puasa Ramadhan, hingga kasus setubuhi santriwati di Lotim

"Tapi ini harus dimengerti oleh pemerintah setempat/daerah agar diatur warung-warung yang buka tengah hari di bulan Ramadhan agar menjaga kondusivitas, kekhusyuan puasa, dan menghormati orang yang berpuasa," kata dia.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak seluruh umat Islam menjadikan Ramadhan sebagai momentum memperkuat kesalehan sosial dan harmoni kebangsaan di tengah dinamika kehidupan masyarakat.

Baca juga: Gubernur NTB mengajak warga laksanakan puasa Ramadhan dengan iman dan taqwa

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini mengatakan Ramadhan harus menghadirkan dampak yang tidak hanya terasa secara personal, tetapi juga memperkuat solidaritas dan persaudaraan kebangsaan.

“Ramadhan adalah momentum untuk memperkuat kesalehan sosial dan merawat harmoni kebangsaan. Ia bukan sekadar ibadah individual, tetapi madrasah ruhani yang membentuk kepedulian, empati, dan tanggung jawab kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia,” ujar Menag.