Bima (ANTARA) - Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Mirah Midadan Fahmid mendesak pemerintah pusat dan daerah segera mempercepat distribusi pompa air ke wilayah-wilayah rawan kekeringan di NTB, menyusul ancaman kemarau 2026 yang diperkirakan lebih panjang dan kering.
Desakan tersebut, disampaikan menyusul mulai munculnya indikasi keterbatasan air di sejumlah sentra pertanian, di tengah ketergantungan petani pada pola tanam padi yang membutuhkan suplai air tinggi.
"Situasi ini tidak bisa ditunggu. Jika intervensi terlambat, dampaknya langsung ke produksi pangan dan pendapatan petani," kata Mirah dalam keterangan tertulisnya, Selasa.
Ia menilai, respons pemerintah masih cenderung administratif dan belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan riil di lapangan. Padahal, pengalaman musim kemarau sebelumnya menunjukkan keterlambatan distribusi sarana produksi kerap berujung pada turunnya luas tanam dan gagal panen di sejumlah wilayah.
Menurut dia, kebutuhan pompa air di NTB bukan lagi sekadar antisipasi, melainkan sudah memasuki fase mendesak, terutama di daerah dengan sistem irigasi terbatas dan bergantung pada tadah hujan.
Senator berdarah Bima itu mengingatkan, tanpa langkah cepat, NTB berpotensi mengalami penurunan produktivitas pangan di tengah meningkatnya tekanan terhadap ketahanan pangan nasional.
"Ketahanan pangan tidak bisa dijaga dengan pendekatan biasa. Ini butuh langkah luar biasa, cepat, dan tepat sasaran," ujarnya.
Senator muda identik warna pink itu juga menyoroti masih lemahnya integrasi data antara pemerintah daerah dan pusat dalam menentukan lokasi prioritas bantuan.
"Akibatnya, distribusi pompa air berisiko tidak merata dan tidak menyentuh kelompok tani yang paling membutuhkan," bebernya.
Untuk itu, anggota Komite II DPD RI itu meminta pemetaan kebutuhan dilakukan secara detail dengan melibatkan data lapangan, termasuk kondisi sumber air, kalender tanam, hingga tingkat kerentanan wilayah.
Ia juga menyinggung, pentingnya kesiapan menghadapi dinamika iklim seperti El Nino dan La Nina yang semakin sulit diprediksi.
Dalam konteks ini, lanjut Mirah, peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dinilai krusial, namun perlu diikuti dengan penerjemahan data iklim menjadi panduan praktis bagi petani.
"Informasi cuaca harus sampai ke petani dalam bentuk yang bisa langsung dipakai untuk mengambil keputusan di lapangan,” ujarnya.
Lebih jauh, Mirah mendorong percepatan penerapan sistem pertanian adaptif seperti climate smart agriculture (CSA) serta penguatan diversifikasi tanaman sebagai strategi jangka menengah menghadapi risiko kekeringan.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa seluruh upaya tersebut tidak akan efektif tanpa dukungan anggaran yang memadai dan pengawasan distribusi bantuan yang ketat.
"Masalahnya bukan hanya kurangnya alat, tetapi bagaimana alat itu benar-benar sampai, digunakan, dan memberi dampak," kata Mirah.
Ia menegaskan, bahwa kemarau tidak boleh lagi direspons secara reaktif seperti tahun-tahun sebelumnya, melainkan melalui kebijakan yang terukur, berbasis data, dan berpihak pada petani.
"Kalau tidak disiapkan dari sekarang, kita akan kembali bicara soal gagal panen dan kenaikan harga pangan. Ini yang harus dicegah," ujarnya.