Denpasar (ANTARA) - Komisi VII DPR RI meminta rencana pemerintah pusat menjadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali sebagai pusat keuangan khusus atau International Financial Centre sebaiknya dikaji terlebih dahulu.

“Hal-hal ini harus dilakukan kajian ya, kajian yang mendalam yaitu apakah manfaatnya, tentunya apa pun yang kita lakukan itu harus mengedepankan kepentingan sosial masyarakat,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di Denpasar, Senin.

Evita dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VII di KEK Kura Kura Bali menyampaikan semestinya terlebih dahulu PT BTID selaku pengelola kawasan menegaskan apa fokus pembangunan di kawasan.

Ketika manajemen terus menggaungkan bahwa kawasan di Pulau Serangan ini akan menjadi kawasan ekonomi kreatif dan pendidikan, maka ada perubahan besar jika pusat keuangan khusus masuk.

Apalagi ketika pusat keuangan khusus di Bali disandingkan dengan Dubai International Financial Centre, dimana Bali memiliki ciri khas tersendiri dalam pengembangannya yang tidak sama dengan negara lain.

“Sekarang PR kita bukan menjadikan Bali International Financial Centre, tapi bagaimana KEK Kura Kura Bali bisa mengembangkan daerah wisata dan menambah wisatawan ke Bali, kita punya masalah di pembangunan infrastruktur pariwisata, banyak yang barus kita benahi, tata ruang dan lainnya lalu apakah ini menjawab,” ujar Evita.

Untuk itu dibutuhkan kajian mendalam mengenai skema, teknis, hingga manfaat pusat keuangan tersebut, dengan harapan program ini mengedepankan kepentingan sosial dan pergerakan ekonomi bagi masyarakat lokal.

Ketua rombongan dalam kunjungan Komisi VII DPR RI itu juga menyampaikan bahwa selain belum adanya kajian, informasi resmi dari pemerintah pusat juga belum sampai, sementara narasi pembentukan International Financial Centre sudah ramai tersiar.

Baca juga: DEN merencanakan pengembangan KEK Pusat Keuangan-Family Office di Bali

“Jadi hal-hal ini memang kalau saya boleh bilang rencana ini masih mentah, saya juga tidak bisa mengatakan pendapat harus begini harus begitu, orang rencananya saja kami belum pernah dengar yang matang begitu,” ujar Evita.

Meski demikian, DPR RI menyatakan tidak anti investasi, program pemerintah pasti didukung selama tidak merusak ekosistem pariwisata yang sudah ada.

Tak hanya Komisi VII yang masih belum memiliki bayangan terkait pusat keuangan khusus ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra pun masih meraba-raba sebab sebelumnya yang sering disebutkan akan dibuka di Bali adalah family office.

“Dulu Pak Luhut pernah mewacanakan Bali dan IKN dipilih sebagai tempat Family Office, apakah International Financial Centre ini identik dengan barang itu, kurang tahu,” ucap Dewa Indra.

Baca juga: Sinkronisasi proker pusat-daerah kelola keuangan penting

Pada prinsipnya Pemprov Bali akan mendukung apabila ada dampak ekonomi yang mengalir ke masyarakat lokal baik berupa investasi, penciptaan lapangan kerja, atau pertumbuhan ekonomi.

“Jika hanya menjadi pusat tetapi daerah Bali tidak mendapatkan manfaat, maka saya kira bapak/ibu sepakat itu barang tidak perlu di sini, tetapi kalau kehadiran itu bisa memberikan manfaat seperti rencana family office yang investasinya juga di Bali, maka diarahkan dalam bidang-bidang industri hijau atau pariwisata budaya,” kata dia.



Pewarta :
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026