Mataram (ANTARA) - Dinas Perhubungan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, memperkirakan puncak arus balik Idul Fitri 1440 Hijriah akan terjadi pada H+3 sampai H+4 atau pada hari Sabtu dan Minggu.
"Karena pada hari Senin (10/6), semua aparatur sipil negara (ASN) secara serentak sudah mulai masuk kerja, dan menurut aturan tidak ada yang boleh menambah libur," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram M Saleh di Mataram, Jumat.
Menurutnya, pengamanan arus balik di Terminal Mandalika menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB. Sementara, Dishub Kota Mataran dalam hal ini berperan membantu melakukan pengaturan lalu lintas.
Pengaturan arus lalu lintas dimaksudkan agar aktivitas arus balik baik antarkota dalam provinsi maupun antarkota antarprovinsi bisa berjalan aman dan lancar. Kerena itu, saat puncak arus balik, Dishub melakukan pengaturan lalu lintas baik secara langsung maupun melalui area traffic control system(ATCS).
"Melalui aplikasi ATCS yang dikonsep 'smart city', saya bisa memantau kondisi terkini setiap saat pada lima simpang titik rawan kemacetan di kota ini hanya melalui telepon seluler," katanya.
Lima titik rawan kemacetan yang telah memiliki ATCS adalah simpang empat Rembiga, simpang empat Sweta, simpang tiga Sweta, simpang tiga Turide, dan simpang empat Dasan Cermen.
"Pada H+1, kelima titik rawan tersebut terpantau masih lengang sejak H-3 Idul Fitri 1440 Hijriah," ujarnya.
Namun demikian, katanya, titik-titik rawan kemacetan itu diperkirakan akan mulai terjadi Sabtu-Minggu (8-9/6) yang menjadi puncak arus balik Lebaran 2019.
Terkait dengan itu, karena ATCS hanya dapat terpantau oleh tim Dishub Kota Mataram untuk melakukan rekayasa lalu lintas, masyarakat diharapkan bisa aktif membaca situasi pada titik rawan tersebut.
"Khususnya di simpang Rembiga, masyarakat kami harapkan bisa mengatur sendiri kapan akan melintasi jalan tersebut agar tidak terkena macet karena kemacetan biasanya terjadi pada pagi dan sore," katanya.
Di sisi lain, Saleh menambahkan, untuk melengkapi pelayanan ATCS, Dishub membutuhkan sarana dan prasarana sosialisasi sehingga jika sejumlah titik tersebut terpantau padat, Dishub bisa segera menindaklanjuti melaui media sosialisasi tesebut.
Hal itu, , kata dia, bertujuan agar masyarakat yang akan masuk ke Mataram bisa segera mencari jalan alternatif agar cepat sampai tujuan tanpa terjebak macet.
"Selama ini, kami hanya mampu menyampaikan informasi itu melalui media sosial yang dimiliki Dishub. Ke depan, kami akan bekerja sama dengan Radio Suara Kota dan pengusaha periklanan agar hasil pantuan kami bisa disosialisasikan langsung," ujarnya menambahkan.
"Karena pada hari Senin (10/6), semua aparatur sipil negara (ASN) secara serentak sudah mulai masuk kerja, dan menurut aturan tidak ada yang boleh menambah libur," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram M Saleh di Mataram, Jumat.
Menurutnya, pengamanan arus balik di Terminal Mandalika menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB. Sementara, Dishub Kota Mataran dalam hal ini berperan membantu melakukan pengaturan lalu lintas.
Pengaturan arus lalu lintas dimaksudkan agar aktivitas arus balik baik antarkota dalam provinsi maupun antarkota antarprovinsi bisa berjalan aman dan lancar. Kerena itu, saat puncak arus balik, Dishub melakukan pengaturan lalu lintas baik secara langsung maupun melalui area traffic control system(ATCS).
"Melalui aplikasi ATCS yang dikonsep 'smart city', saya bisa memantau kondisi terkini setiap saat pada lima simpang titik rawan kemacetan di kota ini hanya melalui telepon seluler," katanya.
Lima titik rawan kemacetan yang telah memiliki ATCS adalah simpang empat Rembiga, simpang empat Sweta, simpang tiga Sweta, simpang tiga Turide, dan simpang empat Dasan Cermen.
"Pada H+1, kelima titik rawan tersebut terpantau masih lengang sejak H-3 Idul Fitri 1440 Hijriah," ujarnya.
Namun demikian, katanya, titik-titik rawan kemacetan itu diperkirakan akan mulai terjadi Sabtu-Minggu (8-9/6) yang menjadi puncak arus balik Lebaran 2019.
Terkait dengan itu, karena ATCS hanya dapat terpantau oleh tim Dishub Kota Mataram untuk melakukan rekayasa lalu lintas, masyarakat diharapkan bisa aktif membaca situasi pada titik rawan tersebut.
"Khususnya di simpang Rembiga, masyarakat kami harapkan bisa mengatur sendiri kapan akan melintasi jalan tersebut agar tidak terkena macet karena kemacetan biasanya terjadi pada pagi dan sore," katanya.
Di sisi lain, Saleh menambahkan, untuk melengkapi pelayanan ATCS, Dishub membutuhkan sarana dan prasarana sosialisasi sehingga jika sejumlah titik tersebut terpantau padat, Dishub bisa segera menindaklanjuti melaui media sosialisasi tesebut.
Hal itu, , kata dia, bertujuan agar masyarakat yang akan masuk ke Mataram bisa segera mencari jalan alternatif agar cepat sampai tujuan tanpa terjebak macet.
"Selama ini, kami hanya mampu menyampaikan informasi itu melalui media sosial yang dimiliki Dishub. Ke depan, kami akan bekerja sama dengan Radio Suara Kota dan pengusaha periklanan agar hasil pantuan kami bisa disosialisasikan langsung," ujarnya menambahkan.