Lombok Barat, NTB (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat, H Zulkieflimansyah optimistis pertumbuhan di daerah itu tetap positif seiring menggeliatnya industrialisasi.
Hal ini disampaikan Gubernur NTB Zulkieflimansyah, dalam forum pertemuan bersama Komisi VI DPR RI dan BUMN di NTB serta perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Badan Standarisasi Nasional di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Senin.
Menurut Doktor Zul, sapaan akrab Gubernur NTB, produk UKM dan IKM yang semula dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuk bantuan sosial selama pandemi COVID-19, kini terus bergerak dan menjadi besar, begitu pula dengan sektor industri lainnya.
"Jaring pengaman sosial dalam bentuk membangun human capacity ternyata sanggup berproses menjadi kekuatan ekonomi baru. Kami optimis dengan industrialisasi, pertumbuhan ekonomi NTB tetap positif," ujar Doktor Ekonomi Industri tersebut.
Gubernur NTB menyatakan, sejak tiga bulan lalu Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang diluncurkan, keterlibatan UKM/ IKM yang semula 400 menjadi 5.000an dengan varian produk lokal yang kian berkembang dan kompetitif. Saat ini, selain kuantitas, dibutuhkan legalitas SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk kebutuhan ekspansi pasar yang lebih luas.
Terkait dukungan BUMN dalam rangka pembangunan kawasan ekonomi khusus dan kawasan strategis pariwisata nasional, Gubernur mengatakan, selama ini pemerintah provinsi dan BUMN memiliki kolaborasi yang baik. Sebagai fasilitator, pemerintah provinsi berusaha menciptakan lingkungan yang nyaman dan kondusif sehingga setiap permasalahan yang timbul cepat dirumuskan solusinya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga berpesan agar Garuda Indonesia dapat melayani penerbangan secara normal. Begitupula ITDC yang akan segera menyelenggarakan even MotoGP pada 2021, agar sepenuhnya saling mendukung untuk pariwisata.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Muhammad Haikal, mengapresiasi kerja Pemerintah Provinsi NTB dan siap mendukung dari sisi regulasi maupun lainnya dalam mendukung percepatan pembangunan dalam mensinergikan industri, investasi dan persaingan usaha yang menjadi tugas pokok dalam pengawasan.
"Begitupula dengan UKM dalam hal kemitraan, kalau sudah lahir harus dijaga untuk berkembang," ucap Haikal.
Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kantor wilayah IV, Dendy R Sutrisno, mengatakan, kehadiran mereka untuk memastikan persaingan usaha oleh para pelaku usaha berjalan sehat selama pandemi COVID-19 berlangsung. Demikian pula dengan pengawasan kemitraan antara UKM dan BUMN berjalan seimbang dan saling menguntungkan.
"Yang kecil harus punya peluang untuk jadi besar," ujar Dendy.
Sementara itu, Deputi Pengembangan Standar Badan Standardisasi Nasional (BSN) RI, Nasrudin, mengapresiasi langkah Pemrov NTB memberdayakan UMKM dan IKM lokal di daerah. Untuk mendukung itu, BSN akan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat.
"Standarisasi itu penting karena untuk melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan," kata Nasrudin mewakili Kepala BSN.
Ia juga mengatakan BSN juga rutin memberikan pembinaan dan pelatihan kepada UMKM di NTB.
"Bagaimana memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh BNS, sehingga produk mereka dapat diakui dan digunakan oleh masyarakat umum," jelasnya.
Dijelaskan pula, bahwa NTB juga telah memiliki balai LAB BSN, sehingga untuk membantu UMKM dan IKM dalam memenuhi standarisasi seperti yang diharapkan Gubernur Zulkieflimansyah, kedepan akan mudah untuk dibina dan ditingkatkan.
Berita Terkait
Tingkatkan layanan, Kemenkumham NTB siap bangun lapas di Sumbawa Barat
Jumat, 29 Maret 2024 14:47
Sebanyak 2.764 tenaga honor di Bima terima SK PPPK
Jumat, 29 Maret 2024 12:34
Pelaku UMKM di Lombok mendapat gerobak dari PLN
Jumat, 29 Maret 2024 4:49
Pimpinan parpol di NTB menggelar pertemuan bahas persiapan 11 pilkada
Jumat, 29 Maret 2024 4:46
Pemprov NTB memastikan pencairan THR untuk ASN sudah bisa dilakukan
Jumat, 29 Maret 2024 4:45
OJK NTB edukasi pemuda terkait keuangan syariah
Kamis, 28 Maret 2024 20:50
OJK NTB edukasi pemuda di Lombok Timur tentang keuangan syariah
Kamis, 28 Maret 2024 19:11
Karantina NTB pastikan tiga ton manggis Lombok siap ekspor ke Tiongkok
Kamis, 28 Maret 2024 19:02