Mataram (ANTARA) - PT Pos saat ini mengambil peran penting dalam realisasi program pemerintah terkait Percepatan Ekonomi Nasional (PEN). Upaya percepatan PEN juga dilakukan diantaranya melalui perpanjangan berbagai program Kemensos dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) sampai dengan Desember 2020.
Di Jawa Barat, Program penyaluran Bantuan Sosial Tunai pada tahap 1 sampai dengan tahap 7 yang sebelumnya memiliki alokasi 1.220.935 KPM, telah terealisasi sebanyak 1.210.880 KPM. Data tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal R. Djoemadi dalam acara penyerahan simbolis BST Reguler di Subang, Jawa Barat (5/11).
“Untuk penyaluran BST tahap 1 sampai dengan 7 sudah terealisasi 99,18 persen. Adapun penyaluran BST secara nasional sampai dengan tahap 6 telah tersalurkan sebanyak 98 persen," kata Faizal.
Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap 8 direalisasikan pada November 2020 dan berlanjut hingga bulan Desember 2020 untuk BST tahap 9 dengan nilai bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan untuk bulan Juli hingga Desember 2020.
PT Pos Indonesia (Persero) juga melakukan penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dana Desa dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) sebanyak 136.384 KPM dan alokasi Provinsi Jawa Barat sebanyak 5.184 KPM.
Secara Nasional di 33 Provinsi, Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dana Desa menurut data Kementerian Desa PDTT telah tersalur sebanyak 48,38 triliun (67,95 persen).
Pos Indonesia berkomitmen penuh dalam percepatan penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dana Desa sehingga dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan Covid-19 di desa, sekaligus juga digunakan dalam stimulus Bantuan Sosial Tunai Dana Desa (BST-DD).
“Pos Indonesia optimistis penyaluran BST tahap lanjutan ini dapat berjalan dengan baik dan tuntas sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah dengan terus mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, memperbanyak titik layanan, memperpanjang jam layanan, serta memperluas kerja sama komunitas di daerah”, kata Faizal. (*)
Berita Terkait
Pengadilan gelar sidang perdana perkara korupsi dana BLT Lombok Timur
Senin, 18 November 2024 17:21
Kejaksaan ingatkan kades di Lombok Timur tidak mainkan anggaran desa
Jumat, 15 November 2024 16:53
Prabowo perintahkan hentikan pemberian dana desa, cek faktanya?
Rabu, 13 November 2024 10:55
Berkas kasus korupsi dana BLT di Lombok Timur dinyatakan lengkap
Senin, 4 November 2024 16:44
Korupsi dana desa, Mantan Kades Barejulat Lombok tengah dituntut 5,5 tahun
Selasa, 29 Oktober 2024 17:35
Pengelolaan dana desa di Lombok Tengah ditingkatkan
Senin, 28 Oktober 2024 15:58
Kejari Lombok Timur titipkan tersangka korupsi BLT di Lapas Selong
Selasa, 22 Oktober 2024 15:22
Dua penanganan kasus korupsi di Polresta Mataram kini naik ke penyidikan
Rabu, 9 Oktober 2024 17:21