Mataram, (ANTARA) - Menteri Koordinator Perekonomian M. Hatta Rajasa, berjanji akan segera menggelar rapat koordinasi guna menuntaskan kendala pembangunan Bandara Internasional Lombok, yang berlokasi di Tanah Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
"Saya pulang ini akan rapatkan itu agar segera dibangun, jangan sampai pembangunannya macet hanya karena menunggu uang Rp76 miliar itu," kata Hatta kepada wartawan, usai membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Nusa Tenggara Barat (NTB), di Mataram (18/12).
Hatta yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN itu mengatakan, sangat tidak logis jika pembangunan bandara internasional itu terus terbengkalai hanya karena kekurangan uang sebesar Rp76 miliar.
"Harus selesai, tidak masuk akal kalau hanya karena uang tujuh puluh enam miliar rupiah itu," ujarnya.
Hatta juga mengungkapkan janjinya itu saat berpidato dalam Pembukaan Muswil DPW PAN NTB, yang juga dihadiri sejumlah petinggi PAN itu. Unsur pemerintah daerah yang menghadiri acara itu yakni Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Badrul Munir.
Bahkan, ia menegaskan bahwa NTB harus mempunyai pintu gerbang untuk bangkit dalam proses pembangunan, sehingga keberadaan bandara internasional mutlak diperlukan.
"Saya minta itu dibereskan, nanti kita bicarakan, saya upayakan segera selesai dan April mendatang harus rampung agar bisa segera digunakan," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Wagub Badrul Munir yang lebih dulu berbicara di hadapan kader-kader PAN NTB, memohon dukungan Hatta Rajasa selaku Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II untuk membantu menuntaskan kendala pembangunan Bandara Internasional Lombok.
Badrul pun mengungkit peristiwa di masa lalu, ketika Hatta Rajasa selaku Menteri Perhubungan, meletakan batu pertama pembangunan bandara internasional di Pulau LOmbok itu.
"Ketika itu Ir M. Hatta Rajasa meletakan batu pertama pembangunan BIL, maka diharapkan ikut membantu menyelesaikan pembangunannya. Seperti syair lagu, kau yang memulai kau yang mengakhiri," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Penyelesaian Proyek Bandara Internasional Lombok (BIL) Wendo Asrul Rose, mengatakan, pembangunan Bandara Internasional Lombok itu kekurangan dana sebesar Rp76 miliar.
"Setelah dilakukan penghitungan ulang pengalokasian dana yang dikaitkan dengan spesifikasi pekerjaan, ternyata terjadi kekurangan dana sebesar Rp76 miliar," ujar Wendo yang didampingi General Manager (GM) PT Angkasa Pura I Bandara Selaparang Mataram I Ketut Erdi Nuke.
Wendo menyebut jenis pekerjaan yang menunggu dana tambahan itu antara lain terminal penumpang pesawat yang akan diperluas dari 12 ribu meter persegi menjadi 21 ribu meter persegi.
Pekerjaan lainnya, yakni saluran pembuangan air di sini kanan terminal bandara dan fasilitas penerbangan lainnya yang masih perlu pembenahan seperti jalan inspeksi (service road) dan rambu-rambu lalu lintas penerbangan.
Menurut dia, kekurangan dana pembangunan BIL itu sudah diajukan ke Dewan Direksi dan Komisaris PT Angkasa Pura I, untuk selanjutnya diteruskan kepada pemegang saham tertinggi di PT Angkasa Pura I dalam hal ini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Secara umum, pembangunan infrastruktur BIL dapat dikatakan mencapai 85 persen karena bagian tertentu sempat mangkrak akibat PT Angkasa Pura I selaku penyelenggara pembangunan bandara internasional itu kekurangan dana.
Sebagai contoh, semula PT Angkasa Pura I mengalokasikan anggaran untuk pembangunan terminal senilai Rp137 miliar, namun kekurangan sebesar Rp21 miliar karena terjadi perubahan struktur material yang digunakan.
Perencanaan semula terminal bandara itu berlantai keramik kemudian diganti dengan marmer, dan ruang "executive lounge" di lantai 3 terminal yang semula tidak perlu digarap dan akan digarap kemudian, malah masuk dalam pekerjaan proyek terminal bandara itu.(*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
