"Padi, jagung dan ubi tersedia cukup banyak, neraca bahan makanan saat ini mencapai 480 ribu ton kalori perkapita/perhari," kata Kepada Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi NTB Husnanidiaty Nurdin, di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan, jumlah pertumbuhan pangan di NTB mencapai 5-7 persen, sehingga dapat membantu daerah lain yang tingkat krisis pangannya tinggi seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Bali.
Namun, NTB pun tetap berupa mengantisipasi krisis pangan pada kondisi tertentu akibat gagal panen atau penyebab lainnya.
Karena itu, BKP NTB mencanangkan produksi dua juta ton padi di 2011 dan memperbanyak lembaga pengelola lumbung pangan masyarakat di berbagai lokasi untuk meningkatkan stok cadangan pangan yang terus bertambah setiap tahun.
"Kami imbau petani agar menyetok hasil panennya sebagai cadangan disaat gagal panen," ujarnya.
Menurut Husnanidiaty, pengelola lembaga lumbung pangan masyarakat di wilayah NTB sudah terbentuk sejak 2009 dan sampai akhir 2010 sudah terbentuk 99 gabungan kelompok tani (gapoktan) yang menyebar di 10 kabupaten/kota.
Pihaknya menambah tiga gapoktan lagi di tahun anggaran 2011, yang lokasinya di kawasan pesisir seperti di Ampenan, Kota Mataram, dan Jeringo, Kabupaten Lombok Barat.
"Satu lokasi lainnya masih dicari, namun diupayakan di kawasan sentra produksi padi dan jagung," ujarnya.
Pengembangan lembaga lumbung pangan masyarakat itu merupakan bagian dari upaya penyediaan cadangan pangan masyarakat secara berkesinambungan.
Pemerintah Provinsi NTB menargetkan penyediaan cadangan pangan yang terus bertambah setiap tahun anggaran, dan tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB tahun 2009-2013.
Target penyediaan cadangan pangan di 2010 sebanyak 530 ton setelah pencapaian penyediaan cadangan pangan sebanyak 521 ton di 2009 dari target 265 ton.
Namun, target penyediaan cadangan pangan di 2011 cukup tinggi yakni sebesar 795 ton, target 2012 sebanyak 1.060 ton dan target 2013 yang mencapai 1.325 ton.
Cadangan pangan itu bersumber dari cadangan pangan pemerintah yang dijatahkan untuk Pemerintah Provinsi NTB dan 10 kabupaten/kota di wilayah NTB serta cadangan pangan masyarakat. (*/Riko)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
