Menko Luhut memastikan percepatan pembangunan delapan KSP di NTB

Mataram (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pengembangan wilayah dan penetapan pembangunan infrastruktur delapan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Nusa Tenggara Barat akan dipercepat pelaksanaannya.

"Kami minta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk tetap bersinergi. Supaya project-project dari pemerintah pusat segera diwujudkan," kata Luhut saat memimpin Rakor Pengembangan Wilayah dan Penetapan Pembangunan Infrastruktur di NTB melalui virtual yang dihadiri Gubenur NTB H Zulkieflimansyah di Mataram, Selasa.

Adapun KSP NTB yang akan dibangun dan dikembangkan, di antaranya pertama pengembangan kawasan industri prioritas dan smelter di Kabupaten Sumbawa Barat yang masuk dalam RPJMN 2020-2024. Dengan rencana luasan 1.200 hektar dengan fokus pengembangan smelter (Industri Pertambangan) dengan kapasitas 1,3 juta ton. Termasuk relokasi jalan nasional dan kawasan industri (3 km).

Kedua adalah pengembangan kawasan industri pertanian, perikanan dan kehutanan yang tersebar di delapan titik seluruh kabupaten kota se-NTB.

Menurut Menko, kawasan strategis pertumbuhan ekonomi NTB menunjukan rata-rata 4 persen setiap tahun. Tipologi klassen menunjukan sektor ini adalah sektor maju dan dapat tumbuh dengan pesat, sektor prospektif dan dapat menjadi sektor basis.

Ketiga, pengembangan Science Technology Industrial Park NTB yang meliputi pembangunan gedung inkubasi bisnis, penataan eduwisata teknologi, pengadaan mesin dan peralatan produksi utama untuk menguatkan IKM permesianan dan restrukturisasi IKM permesian.

Keempat, pengembangan jaringan konektivitas transportasi utama meliputi pengembangan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Lombok dan pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo di Kabupaten Dompu. Pengembangan BIZAM Lombok yang telah dituangkan dalam hasil kesepakatan dengan Bappenas pada pra rakorgub 8-11 Februari 2021. Kemudian dukungan pemerintah daerah dalam pembebasan lahan, FS dan DED tersedia. Selanjutnya diperlukan pembangunan taxi way, cargo dan lainnya.



Kemudian pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo Kabupaten Dompu. Pada tahun 2021 telah dilakukan FS, DED dan AMDAL oleh kementerian perhubungan. Termasuk di dalam rencana induk pelabuhan nasional dan telah dilaksanakan proses pembebasan lahan seluas 34 hektar oleh Pemda Dompu. Sehingga status lahan telah dihibahkan ke Kementerian Perhubungan.

Kelima, pembangunan waduk Kerekeh di kecamatan Inter Iwes, Kabupaten Sumbawa yang diperlukan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Rencanannya, akan membantu irigasi lahan seluas 4.500 hektar dan sumber energi listrik mikro hidro sebesar 0,80 MW.

Keenam, pembangunan jembatan Lewamori yang berfungsi untuk meningkatkan konektivitas dan aksebilitas KSN Bima dan KSP Teluk Bima serta kawasan ekonomi Hu'u Dompu dan bandara Sultan Muhammad Salahuddin. Kementerian PUPR telah menyelesaikan proses FS, DED,AMDAL dan Redesign jembatan. Sementara pemerintah kabupaten Bima telah melakukan proses pembebasan lahan jalan akses.

Ketujuh, penguatan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Penguatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan luas kawasan hutan NTB sekitar 1.046.821 hektar. Kawasan hutan kritis terdapat 202.076 hektar termasuk di dalamnya luas kawasan hutan gundul 96.238.24 hektar. Lahan kritis luar kawasan hutan seluas 299.074 hektar. Akibat dari Kerusakan hutan adalah terjadi bencana banjir. Rencana usulan kegiatan Tahun 2022 rehabilitasi hutan dan lahan seluas 202.076 hektar yang dilakukan dengan skema kemitraan dan pengembangan industri hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu secara lestari.

Terakhir delapan adalah infrastruktur pendukung kawasan kepulauan Gili. Telah terjadi fenomena abrasi pada pulau-pulau kecil terutama di Gili Trawangan.

"Abrasi ini menyebabkan rusaknya Jalan akses lingkar Gili Trawangan perlu upaya dalam mengurangi dampak fenomena abrasi ini. Dengan rencana pekerjaan mencakup pekerjaan pipa high density polyethrlene (HDPE), pekerjaan reservoir glass m3 dan pekerjaan sambungan rumah," katanya.

Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah mengakui bahwa perhatian pemerintah pusat melalui kementerian lembaga sangat antsusias untuk meningkatkan dan mengembangakn sektor-sektor yang ada di NTB. Termasuk menjadikan NTB sebagai tuan rumah World Superbike pada November mendatang.

"Tentu hal ini menjadi semangat bagi kami untuk mempesiapkan diri sebagai tuan rumah dari event-event besar yang akan diselenggarakan di NTB," ujarnya.

Dalam rakor kali ini, delapan Menteri turut hadir dan menyampaikan berbagai rencana dan pembangunan prioritas yang akan segera diwujudkan di NTB baik pengembangan sektor pariwisata, pertanian, SDM, kelautan, industrialisasi serta percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perhelatan World Superbike dan MotoGP.

Delapan Menteri tersebut diantaranya, Menteri Pertanian, Menteri Investasi, Menteri Perhubungan, Mendagri, Menteri ESDM, Menteri Pariwisata, Menteri PUPR, Menteri Kelautan dan Perikanan serta bupati walikota se-NTB.