Mataram, 10/10 (ANTARA) - Pemerintah menghendaki pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima, Nusa Tenggara Barat, disinkronkan dengan "Masterplan" Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, yang diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 27 Mei 2011.

  "Saya sudah minta pengelola Kapet Bima untuk menyinkronkan dengan MP3EI," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Nusa Tenggara Barat (NTB) H M Nur Asikin Amin, usai memimpin rapat koordinasi dengan pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Bima, di Mataram, Senin. 

  Rapat itu dihadiri Ketua Harian Badan Pengurus (BP) Kapet Bima Syamsuddin dan Sekretarisnya Gafar serta pengurus lainnya.

  Asikin mengatakan, pengelola BP Kapet Bima telah diminta untuk membuat rencana kerja yang berkaitan dengan optimalisasi potensi unggulan daerah, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

  Para pengelola Kapet Bima itu pun langsung menyanggupi program sinkronisasi pengembangan Kapet Bima dengan MP3EI terutama yang berkaitan dengan potensi unggulan di bidang pertanian seperti sapi, jagung dan rumput laut.

  "Ada tekad yang kuat untuk menyinkronkan program pengembangan Kapet Bima itu dengan MP3EI itu, dan instansi teknis terkait pun harus memberikan dukungan nyata," ujarnya.

  Asikin mengaku juga telah mengingatkan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB untuk mendukung upaya pengelola Kapet Bima.

  Seperti diketahui, pemerintah telah mencanangkan Bali dan Nusra (NTB dan Nusa Tenggara Timur) sebagai salah satu pintu pangan nasional dalam pengembangan koridor ekonomi.

  Pengembangan koridor ekonomi Bali-Nusra itu telah dituangkan pada "Masterplan" Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, yang diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

  Peluncuran MP3EI itu diawali dengan pencanangan 17 proyek infrastruktur baru senilai Rp190 triliun, yang merupakan bagian dari keseluruhan proyek infrastruktur yang akan dijalankan sampai 2014 senilai Rp4.000 triliun.

  Proyek infrastruktur yang berkaitan dengan koridor ekonomi Bali Nusra yakni Waduk Pandan Duri, Lombok Timur, NTB dengan perkiraan investasi Rp728 miliar, Bendungan Titab, Kabupaten Buleleng, Bali, senilai Rp481 miliar, perluasan Bandara Ngurah Rai Bali senilai Rp1,94 triliun, dan penerbangan jalur baru Garuda Indonesia ke 13 kota di Indonesia Timur.

  Khusus Bali-Nusra, pengembangan koridor ekonominya lebih mengarah kepada bidang pariwisata dan pangan, karena kawasan itu memiliki tiga unggulan dari struktur ekonomi yakni pariwisata, perikanan dan peternakan.

  Pada 22 Juli 2011, pemerintah juga memutuskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di Provinsi NTB, dengan menetapkan areal seluas 1.200 hektar di Lombok bagian Selatan sebagai kawasan Ekkparnas.

  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap program itu sukses dilakukan selama tiga tahun mendatang, namun Presiden menegaskan bahwa program perluasan dan percepatan pembangunan di NTB itu nantinya disesuaikan dengan MP3EI.

  Sementara itu, Kapet Bima merupakan suatu wilayah geografis di Pulau Sumbawa yang memiliki potensi untuk cepat tumbuh karena mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar, namun membutuhkan dukungan investasi yang relatif besar untuk pengembangannya.

  Kapet Bima ditetapkan melalui KEPPRES No. 166 Tahun 1998 dengan luas wilayah 6.921,45 kilometer persegi atau 692.145 hektare, dengan jumlah penduduk 664.486 jiwa.

  Kapet Bima dengan luas wilayah 692.145 hektare itu terbagi menjadi kawasan hutan lindung seluas 438.296 hektare dan kawasan budidaya seluas 253.854 hektare.

  Kawasan itu memiliki potensi unggulan di bidang pertanian seperti tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, bidang pariwisata, perdagangan dan jasa serta industri berbasis agro.

  Peluang investasi pada pengembangan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil masih terbuka luas.

  Khusus di bidang pertanian, Kapet Bima merupakan kontributor utama peningkatan produksi pangan NTB karena setiap tahun Bima dan Dompu merupakan penyumbang produksi padi tertinggi di wilayah NTB, selain komodiri agro lainnya.

  Cakupan wilayah Kapet Bima meliputi Kabupaten Bima (Kecamatan Rasanae Timur, Rasanae Barat, Belo, Woha, Monta, Bolo, Wawo, Wera, Sape, Donggo dan Sanggar) dan Kabupaten Dompu (Kecamatan Dompu, Hu’u, Woja, Kempo, Kilo dan Pekat). (*)

Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026