Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Nusa Tenggara Barat (NTB) H M Rusdi di Mataram, Kamis, mengatakan jumlah anggota koperasi pondok pesantren (kopontren) juga bertambah menjadi 34.788 orang atau meningkat 1,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 34.272 orang.
"Peningkatan jumlah kopontren sesuai dengan yang arahan dari Gubernur NTB. Para bupati dan wali kota memang diminta untuk memperbanyak kopontren di wilayahnya," ujarnya.
Ia menyebutkan, total modal sendiri dari seluruh kopontren hingga November 2011 mencapai Rp11,292 miliar atau meningkat 6,83 miliar dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp10,570 miliar.
Sementara total modal luar mencapai Rp13,953 miliar atau bertambah sebesar Rp8,49 miliar dibandingkan tahun 2010 senilai Rp12,861 miliar.
Rusdi menambahkan, nilai aset seluruh kopontren yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM NTB sudah mencapai Rp25,245 miliar atau naik 7,74 persen dibandingkan tahun 2010 senilai 23,431 miliar.
Volume usaha juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada 2011. Total volume usaha mencapai Rp39,745 miliar atau naik sebesar 3,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp29,658 miliar.
"Sisa hasil usaha (SHU) seluruh kopontren pada 2011 senilai 0,529 miliar atau mencapai 99,95 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,030 miliar," ujarnya.
Gubernur NTB H M Zainul Majdi, beberapa waktu lalu mengatakan, pondok pesantren (ponpes) yang jumlahnya mencapai 521 lembaga dengan jumlah santri sebanyak 167.556 orang berperan strategis dalam memberdayakan ekonomi umat.
"Dari 521 ponpes di NTB, sebanyak 150 ponpes di antaranya sudah memiliki kopontren," katanya pada acara rapat koordinasi pemberdayaan ekonomi pondok pesantren dan pengurus kopontren se-NTB beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, salah satu kebijakan pemerintah untuk memajukan ekonomi umat adalah memberdayakan koperasi, serta UMKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, unggul, produktif, mandiri dan berdaya saing.
"Dengan pemberdayaan itu diharapkan mampu berperan dalam memajukan perekonomian daerah dan nasional. Koperasi juga harus dijadikan sebagai soko guru perekonomian rakyat," katanya.
Menurut dia, ponpes dituntut perannya secara optimal dalam mengembangkan koperasi dan UMKM serta mampu berperan dalam mengembangkan program di tengah berbagai kesulitan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat.
"Ini penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja baru serta pengembangan semangat wirausaha mandiri di kalangan masyarakat," katanya. (*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
