"Utusan khusus itu akan bertolak ke Kabupaten Bima, Jumat (27/1) pagi," kata Kabag Humas dan Protokoler Setda Nusa Tenggara Barat (NTB) H Lalu Moh Faozal, di Mataram, Kamis.
Utusan khusus itu terdiri dari Sekretaris Daerah (Sekda) NTB H Muhammad Nur, Komandan Korem (Danrem) 162/Wira Bhakti Letkol Inf Heru Suyono, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) H Ridwan Hidayat dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
Faozal mengatakan, utusan khusus itu mewakili Gubernur NTB dalam menghimpun data dan keterangan terkait aksi pembakaran yang dilakukan massa pengunjuk rasa saat beraksi di Kantor Bupati Bima.
"Data dan keterangan yang dihimpun di lapangan akan dilaporkan secara detail kepada Pak Gubernur, agar dapat segera ditindaklanjuti," ujarnya.
Pada Kamis (26/1) siang, lebih dari 10 ribu warga dari tiga kecamatan yakni Kecamatan Lambu, Sape, dan Langgudu, berunjuk rasa di Kantor Bupati Bima, hingga terjadi pembakaran kantor pemerintah daerah itu.
Selain Kantor Bupati Bima, juga Kantor KPUD Bima yang berada di kawasan itu, beserta barang-barang dalam bangunan itu dibakar massa.
Sepeda motor dan kendaraan lainnya yang berada dalam kompleks Kantor Bupati Bima itu juga dibakar massa yang mengamuk karena dihadang ketika hendak masuk ke kompleks kantor bupati itu.
Api berkobar cepat karena hembusan angin cukup kencang, dan tidak ada upaya pemadaman kobaran api, karena aparatur pemerintah di kantor itu pun lari mengamankan diri.
Massa aksi unjuk rasa juga membebaskan secara paksa 53 orang tahanan dari Lapas Raba-Bima.
Awalnya massa aksi hanya ingin menduduki Kantor Bupati Bima sambil menyuarakan tuntutan pembebasan 53 orang warga Lambu dan Sape yang dulu berunjuk rasa di Pelabuhan Sape, dan kini ditahan aparat kepolisian untuk diproses hukum.
Tuntutan lainnya yakni pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikantongi PT Sumber Mineral Nusantara (SMN), sebagaimana tuntutan dalam aksi sebelumnya.
IUP bernomor 188/45/357/004/2010 itu, diterbitkan Bupati Bima Ferry Zulkarnaen, yang mencakup areal tambang seluas 24.980 Hektare, yang mencakup wilayah kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu.
Namun warga mulai marah, ketika kedatangan mereka dihadang aparat kepolisian dan Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP). Massa aksi lalu mendobrak gerbang kantor bupati dan menerobos masuk, kemudian mengamuk, dan membakar kantor.
Faozal mengatakan, Pemprov NTB sudah menyikapi persoalan yang terjadi di Kabupaten Bima pascainsiden berdarah di Pelabuhan Sape, 24 Desember 2011.
Awal Januari lalu, Gubernur NTB berkunjung ke Kabupaten Bima dan menggelar rapat koordinasi khusus, terkait persoalan pertambangan dan kamtibmas, bersama Bupati Bima dan Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten (FKPK) Bima, serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah itu.
"Bahkan Gubernur NTB yang berasal dari kalangan ulama kharismatik itu, menyempatkan diri salat Jumat bersama masyarakat di Desa Sumi, Kecamatan Lambu, dan bersilaturahmi dengan ratusan masyarakat yang berkumpul di Masjid Ar Rahman, di Desa Rato, yang lokasinya bersebelahan dengan Desa Sumi," ujarnya. (*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
