DISDIKPORA NTB RAMPUNGKAN PERBAIKAN 16 SEKOLAH RUSAK

id

     Mataram, 31/1 (ANTARA) - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Nusa Tenggara Barat merampungkan perbaikan 16 sekolah dasar yang dalam kondisi rusak, sehingga mengganggu aktivitas belajar mengajar.
     Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Nusa Tenggara Barat (NTB) H Lalu Syafi'i, di Mataram, Selasa, mengatakan, dana perbaikan dan penambahan fasilitas pendukung kegiatan belajar-mengajar di seluruh sekolah dasar (SD) tersebut bersumber dari APBN Perubahan tahun anggaran 2011.
     "Perbaikan sudah hampir rampung. Kami akan turun untuk mengecek perubahannya setelah dilakukan perbaikan. Apakah sesuai dengan harapan," katanya.
     Ia menyebutkan, setiap sekolah mendapat alokasi anggaran yang bervariasi tergantung kondisi kerusakan, namun sebagian besar mendapat anggaran sebesar Rp360 juta.
     Seluruh sekolah dasar (SD) yang rusak tersebut tersebar di daerah terpencil yang ada di Pulau Lombok, NTB, yakni Kabupaten Lombok Barat sebanyak enam SD, Lombok Utara lima SD, Lombok Timur tiga SD dan Lombok Tengah dua SD.
     Proses belajar-mengajar di sekolah tersebut, sebelumnya cukup memprihatinkan karena ada yang tidak memiliki ruang kelas yang refresentatif, sehingga siswa terpaksa belajar di bawah pohon.
     Kondisi fisik bangunan sebagian sekolah juga tidak memadai karena atap terbuat dari rumput ilalang dan berdinding bedek. Semua sekolah itu sudah disurvei sebelum diberikan dana bantuan.
     Menurut Syafi'i, dana bantuan untuk perbaikan sekolah memang relatif masih kecil, namun pengelola sekolah bersama komite sekolah melakukan perbaikan secara swakelola untuk menyiasati kekurangan anggaran.
     "Khusus di Kabupaten Lombok Utara, anggota TNI Angkatan Darat bersama masyarakat secara sukarela bekerja untuk memperbaiki sekolah rusak tersebut," ujarnya.
     Sekretaris Dinas Dikpora NTB, Imhal, menambahkan, jumlah SD di NTB yang dalam kondisi rusak sebanyak 4.527 unit atau 25,8 persen dari total seluruh SD di NTB.
     Seluruh sekolah rusak itu akan mendapat prioritas perbaikan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB, namun akan dilakukan secara bertahap.
     "Selain ada dana khusus, sumber dana perbaikan SD yang rusak juga berasal dari dana alokasi khusus (DAK), di samping dari ABPD Pemprov NTB," katanya.
(*)