Mataram, 30/3 (ANTARA) - Seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Pembebasan memblokir jalan raya depan kampus Universitas Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebabkan para pengguna kendaraan tidak bisa melewati jalur tersebut.

  Aksi unjuk rasa anggota Aliansi Rakyat Untuk Pembebasan (ARP) yang digelar Jumat, juga diwarnai pembakaran keranda mayat di tengah badan jalan sebagai bentuk protes atas rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

  Pemerintah berencana menaikkan harga BBM pada 1 April 2012, meskipun hingga kini masih pro-kontra di gedung DPR. Direncanakan harga premium naik sebesar Rp1.500/liter, yakni dari Rp4.500/liter menjadi Rp6.000/liter.

  Para pengunjukrasa bahkan sempat mengecoh sekitar 200 personil aparat kepolisian dari Polda NTB, dengan berlari ke arah timur secara serempak, sehingga aparat mengikuti dari belakang karena menduga para pengunjukrasa akan memblokir stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU) di Jalan Majapahit, yang jaraknya sekitar 500 meter dari lokasi unjuk rasa.

  Namun tiba-tiba seratusan mahasiswa berbalik arah kembali ke lokasi unjuk rasa, setelah berlari sekitar 10 meter ke arah timur.

  Aparat keamanan membiarkan para pengunjukrasa memblokir jalan raya sejak pukul 09.00 WITA, dan hanya berjaga-jaga di sekitar lokasi unjuk rasa untuk menghindari bentrokan fisik.

  Para pengendara yang datang dari arah barat diminta berputar arah oleh aparat keamanan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

  Para pengunjukrasa akhirnya membuka blokade jalan raya sekitar pukul 11.30 WITA dan membubarkan diri dengan tertib.

  Sebelum membubarkan diri, Ramli terlebih dahulu berorasi menentang kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM karena akan menyengsarakan rakyat miskin.

  Ia juga menilai pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhyono dan Wakil Presiden Boediono yang berencana menaikan harga BBM pada 1 April 2012 sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan hidup rakyat.

  "Menaikkan harga BBM sama artinya dengan mencabut anggaran subsidi rakyat pada konsumsi energi. Tentu saja hal itu akan semakin menambah beban hidup rakyat miskin," ujarnya. (*)

Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026