Pemkab Lombok Tengah gandeng NGO rencanakan program kerja pembangunan

Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan (Bapeda) dan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Kabupaten Lombok Tengah menggelar mapping program dengan NGO  untuk mencari solusi dari dinamika perkembangan dan meningkatkan pembangunan masyarakat di daerah setempat.

Kepala Bapeda Lombok Tengah, Lalu Wiranata di Praya, Jumat mengatakan, sangat mengapresiasi berbagai lembaga mitra pemerintah dari organisasi non pemerintahan yang melaksanakan berbagai segmen kehidupan masyarakat, terlebih lebih pada soal kesehatan anak, perempuan dan kebencanaan yang secara global, memang menjadi masalah di setiap daerah bahkan secara nasional.

"Pertemuan lintas sektoral seperti ini, diharapkan sebagai bentuk sinergi dalam mengintegrasikan berbagai sektor program guna efektifitas pelaksanaan pembangunan," katanya. 

Kabupaten Lombok Tengah memiliki focus program pada pariwisata dan ketahanan pangan, kedepannya diharapkan sektor tersebut akan bertaraf internasional. Demikian juga pada sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, soal pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya, terus didorong untuk sesegera mungkin kemajuan pembangunan akan terasa serta berdampak dalam kemajuan masyarakat Lombok Tengah. 

"Kita berharap dan mengundang teman NGO, lembaga donor untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah melakukan aktivitas pembangunan, pemberdayaan serta kegiatan kegiatan masyarakat untuk mempercepat sasaran pembangunan tercapai," katanya. 

Pemerintah daerah sangat terbuka untuk bekerjasama, ada Tim Percepatan Pembangunan yang focus mendorong dan mengawal pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk segera terlaksananya pemerintahan dan pembangunan dengan maksimal.

"Bila perlu kita buat semacam proposal bersama dengan agenda yang kita gerakkan bersama," katanya. 

Ketua TPPD Kabupaten Lombok Tengah, Hasat Masat mengatakan, dalam mendeskripsikan berbagai isu dan dinamika masyarakat yang disampaikan tersebut, jika diklaster, isu anak dan perempuan serta kesehatannya yang dominan menjadi sasaran program, disamping soal kebencanaan, karena Lombok Tengah juga merupakan daerah yang teridentifikasi rawan bencana.

"Ke depan perlu kita lebih mengintensifkan komunikasi, sehingga ada agenda agenda dan isu besar yang kita kampanyekan," katanya. 

Demikian juga pemerintah daerah sedapat mungkin memfasilitasi teman NGO, baik berupa akses data maupun kebijakan kebijakan baik berupa Surat  Edaran, Peraturan Bupati, maupun Peraturan Daerah untuk mendukung program NGO.

"Penting dipikirkan ada kegiatan bersama dan mengundang pada donatur, yang nantinya pemerintah daerah memaparkan kondisi Lombok tengah, dan para NGO dapat bekerjasama atau mendapat dukungan dari donatur tersebut," katanya.