Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat menyelaraskan arah program kerja dengan organisasi nonpemerintah (NGO) untuk mencapai sasaran pencapaian kinerja sektor kelautan dan perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memetakan intervensi di wilayah pesisir yang menjadi kantong-kantong kemiskinan.
"Upaya menyelaraskan arah program kerja tersebut sudah kami bahas dengan salah satu NGO yang fokus pada sektor kelautan dan perikanan di NTB," kata
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, di Mataram, Selasa.
Menurutnya, peningkatan kualitas dan produksi sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu indikator penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal itu didukung oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) sektor kelautan dan perikanan NTB meningkat signifikan dari 2,56 persen pada 2023 menjadi 4,38 persen pada 2024.
"NTB sebagai provinsi kepulauan memiliki keunggulan tersendiri. Kami ingin menjadikan karakter kepulauan ini sebagai ikon pembangunan yang berorientasi pada potensi laut dan pesisir," ujarnya.
Baca juga: Pj Gubernur ajak milenial di NTB bangun usaha kelautan dan perikanan
Muslim mengatakan, strategi pembangunan sektor kelautan dan perikanan akan diselaraskan dengan visi dan misi Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi kepulauan yang "Makmur Mendunia".
Ia menambahkan, dalam kerangka pembangunan daerah khususnya pada sektor kelautan dan perikanan, konsep Nusa Tenggara Barat agro maritim menjadi landasan utama.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah terus mendorong terciptanya ekosistem industri berbasis komoditas unggulan di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan sistem agro maritim yang berkelanjutan.
"Dan dalam mewujudkan cita-cita besar itu, peran seluruh pihak termasuk organisasi nonpemerintah sebagai mitra kerja menjadi pendukung sistem yang strategis," ucap Muslim.
Baca juga: Alhamdulillah!! NTB raih penghargaan penataan ruang laut dari KKP.
Baca juga: Ekspor tuna di NTB terdampak kebijakan tarif AS
