Mataram, 9/11 (ANTARA) - Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat menjamin ketahanan pangan di daerah itu dalam kondisi aman, karena produksi pada 2012 mencapai 2,1 juta ton gabah kering giling
Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi NTB, Hj Husnanidiaty Nurdin di Mataram, Jumat, mengatakan, produksi beras tidak ada masalah, kendati terjadi kekeringan di beberapa tempat, namun tidak terlalu berdampak terhadap produksi padi di daerah ini.
Produksi padi di NTB mencapai 2,1 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 1.16 juta ton beras.
Sedangkan tingkat konsumsi beras penduduk NTB yang jumlahnya sekitar 4,4 juta jiwa sebanyak 500.000 ton lebih, ujarnya .
Oleh sebab itu, kata Husnanidiaty, NTB tidak perlu mendatangkan beras dari provinsi lain maupun beras impor. Justru hampir setiap tahun NTB membantu provinsi lain yang masih mengalami kekurangan beras.
"Kita tidak perlu mendatangkan beras dari provinsi lain, karena hingga kini NTB masih surplus beras yang selama ini untuk membantu provinsi lain yang masih mengalami kekurangan kebutuhan pokok itu," ujar Husnanidiaty Nurdin.
Husnanidiaty mengaku, masih ada beberapa wilayah NTB yang
masuk kategori rentan pangan, karena belum terpenuhinya empat dari sebelas unsur ketahanan pangan.
"Kategorinya rentan pangan, bukan rawan pangan, karena empat unsur ketahanan pangan belum terpenuhi, meliputi masih tingginya angka kemiskinan, belum semua masyarakat mendapat akses listrik, masih ada bayi lahir berat badannya tidak normal dan masih ada perempuan buta huruf.
Menurut Husnanidiaty Nurdin, hal itu menjadi faktor penyebab sebagian wilayah masih rentan pangan. Dari 14 unsur ketahanan pangan, sepuluh diantaranya telah terpenuhi, hanya empat unsur lainnya yang belum memenuhi syarat, sehingga sebagian wilayah NTB masuk kategori rentan pangan, namun tidak rawan pangan,
Dari 114 kecamatan di Provinsi NTB, menurut Husnanidiaty, lebih dari 40 persen masuk kategori rentan pangan, sementara 60 pesen kondisi ketahanan pangannya cukup baik.
Husnanidiaty Nurdin menambahkan, NTB memiliki peta ketahanan pangan dan ini menjadi acuan oleh bupati/wali kota dalam menyusun peta ketahanan pangan.
Dalam peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan sudah dicantumkan secara rinci.
Husnanidiaty Nurdin mengharapkan, peta ketahanan pangan itu dapat digunakan dalam menyusun penanganan ketahanan pangan di masing-masing kabupaten/kota.
Peta ketahanan dan kerentanan pangan sudah dibuat pada 2010, bahkan sampai tingkat kecamatan.
Di beberapa kabupaten peta ketahanan dan kerentanan pangan tersebut sudah dimanfaatkan, seperti di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur yang hasilnya cukup menggembirakan.
Husnanidiaty Nurdin menambahkan, berbagai faktor yang menyebabkan kerentanan pangan itu sudah ditangani pemerintah, kini tinggal masalah listrik.
Hampir semua desa di NTB telah mendapat pelayanan listrik PLN, namun belum semua rumah mendapat penerangan.
"Ini yang sekarang sedang ditangani pemerintah, termasuk masalah penanganan kemiskinan, kita termasuk provinsi yang progresif dalam penanganan kemiskinan karena relatif cepat, bahkan masuk urutan enam secara nasional," kata Husnanidiaty.(*)