Juru bicara Komisi I (bidang pemerintahan, aparatur, hukum dan HAM) Ruslan Turmuji, mengungkapkan hal itu pada sidang paripurna DPRD NTB, yang digelar Senin (17/12) malam hingga Selasa dini hari.
Sidang paripurna itu mengagendakan persetujuan DPRD NTB terhadap Rancangan APBD NTB 2013, yang diawali dengan penyampaian laporan komisi-komisi atas hasil pembahasan terhadap Rancangan APBD NTB 2013 itu.
DPRD NTB kemudian menetapkan APBD NTB 2013 sebesar Rp2,49 triliun lebih, yang mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding APBD perubahan 2012 yang mencapai Rp2,37 triliun lebih.
APBD NTB 2013 yang ditetapkan itu, dijabarkan dalam 300 program/kegiatan, yang dirinci menjadi anggaran pendapatan sebesar Rp2,49 triliun lebih dan anggaran belanja sebesar Rp2,48 triliun lebih, sehingga surplus sebesar Rp3,91 miliar lebih.
Namun, dana surplus itu akan dimanfaatkan untuk pembiayaan, yakni penerimaan pembiayaan sebesar Rp17,69 miliar, namun pengeluaran pembiayaan sebesar Rp21,60 miliar lebih sehingga minus Rp3,91 miliar lebih.
Pada kesempatan itu, Komisi I menyampaikan hasil akhir pembahasan Rancangan APBD NTB 2013 sesuai bidang tugasnya, antara lain yang berkaitan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov NTB.
Komisi I meningkatkan anggaran belanja BPMPD NTB dari sebesar Rp6,88 miliar lebih menjadi Rp9,88 miliar lebih, atau terjadi penambahan sebesar Rp3 miliar.
Anggaran sebesar Rp9,88 miliar itu terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp5,06 miliar lebih, dan belanja langsung sebesar Rp4,81 miliar lebih.
Ruslan melaporkan bahwa peningkatan anggaran belanja BPMPD NTB itu untuk bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, rehab kantor, dan dana pendampingan PNPM Mandiri Pedesaan (MP) dan Generasi Sehat dan Cerdas (GSC).
Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat, PNPM-MP dan PNPM-GSC merupakan program yang dinilai sangat berhasil, dalam membantu pemerintah menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga program tersebut berlanjut.
Pada 2013, NTB akan mendapat dana PNPM-MP sebesar Rp197 miliar lebih, dan PNPM-GSC sebesar Rp65,8 miliar, sehingga total BLM PNPM untuk NTB teralokasi sebesar Rp262,8 miliar lebih.
"Program PNPM-MP dan PNPM-GSC untuk NTB itu menyebar di 10 kabupaten/kota sehingga dibutuhkan dana pendampingan dari APBD," ujar Ruslan, Sekretaris Komisi I DPRD NTB, yang berkecimpung di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). (*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
