"Presiden mengharapkan dukungan dari para kepala daerah terkait kebijakan subsidi, terutama kebijakan penghematan volume konsumsi, dengan melanjutkan kebijakan agar kendaraan operasional pemerintah daerah menggunakan BBM non-subsidi, dan itu akan diterapkan," kata Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, saat penyerahan DIPA 2013 untuk NTB, di Mataram, Kamis.
DIPA 2013 untuk NTB itu diserahkan secara simbolis oleh Gubernur NTB kepada 21 KPA dan Satker di NTB yang disaksikan pejabat Kementerian Keuangan, Pimpinan DPRD NTB, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah NTB, jajaran pimpinan pemerintahan daerah, dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
DIPA 2013 yang diserahkan itu terdiri dari DIPA untuk Satuan Kerja (Satker) Vertikal Kementerian/Lembaga sebesar Rp5,3 triliun lebih, SKPD dalam rangka dekonsentrasi sebesar Rp370 miliar lebih, SKPD dalam rangka tugas pembantuan sebesar Rp513 miliar lebih, dan SKPD dalam rangka urusan bersama sebesar Rp245 miliar lebih, sehingga totalnya mencapai Rp6,5 triliun lebih.
Sedangkan alokasi sementara dana transfer ke daerah untuk provinsi sebesar Rp1,6 triliun, dan untuk kabupaten/kota sebesar Rp7,6 triliun, sehingga totalnya mencapai Rp9,2 triliun.
APBN 2013 untuk NTB yang totalnya mencapai Rp15,7 triliun yang merupakan bagian dari total APBN 2013 yang secara garis besar terdiri atas pendapatan negara dan hibah sebesar Rp1.529,7 triliun.
Sementara anggaran belanja negara dialokasikan sebesar Rp1.683 triliun, sehingga defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp153,3 triliun atau 1,65 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), yang akan ditutup melalui pembiayaan dalam negeri sebesar Rp172,8 triliun, dan pembiayaan luar negeri sebesar minus Rp19,5 triliun.
Anggaran belanja tersebut, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.154,4 triliun lebih dan transfer ke daerah sebesar Rp528,6 triliun lebih.
Dari volume belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.154,4 triliun lebih itu, sebesar 27,5 persen atau sebesar Rp317,2 triliun rupiah merupakan alokasi belanja subsidi.
Zainul mengatakan, mengingat jumlah belanja subsidi itu merupakan nilai yang besar, maka Presiden Yudhoyono meminta agar ke depan kebijakan subsidi harus mempertimbangkan berapa besar manfaat yang diterima penerima subsidi, siapa yang paling layak menerima subsidi, serta upaya-upaya pembatasan subsidi melalui antara lain penghematan volume konsumsi.
Karena itu, Presiden mengharapkan dukungan dari para kepala daerah terutama bupati/wali kota terkait kebijakan subsidi itu, terutama kebijakan penghematan volume konsumsi, dengan melanjutkan kebijakan agar kendaraan operasional pemerintah daerah menggunakan BBM non-subsidi.
"Itu pesan Bapak Presiden yang saya teruskan untuk diketahui para bupati/wali kota dan pimpinan instansi pemerintah di daerah," ujarnya.
***2***
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
