Badung (ANTARA) - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti berharap peran aktif dari semua pemerintah daerah di Tanah Air agar bersama-sama turut mengendalikan inflasi pangan. "Kami berharap peran aktif pemda untuk bersama-sama mengendalikan inflasi. Masalah ini tidak bisa ditangani hanya oleh pemerintah pusat, atau BI, atau Bapanas sekalipun. Tetapi harus dilakukan bersama-sama," kata Destry di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Jumat.
Destry menyampaikan hal tersebut dalam acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Bali Nusra yang bertajuk Dari Pekarangan Menuju Kestabilan Harga Pangan.
"Pemerintah daerah harus punya pemetaan daerah mana yang menjadi lumbung pangan, kabupaten mana dan kota mana? Kemudian tingkatkan kerja sama antar daerah," ujarnya.
Menurut dia, GNPIP yang telah terlaksana merupakan langkah positif dan konkret dalam pengendalian inflasi pangan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pusat hingga ke daerah dan peran serta masyarakat.
"Masalah pangan menyumbangkan 70 persen ke inflasi. Masalah pangan itu cabai, bawang merah, kemudian telur. Itu makanan yang dari dulu kita makan sehari-hari dan yang lain-lain juga," ucap Destry.
Inflasi, kata Destry, merupakan "penyakit" yang harus dihindari, karena dapat menyebabkan daya beli masyarakat berkurang. Ketika inflasi tidak terkendali, maka kesejahteraan masyarakat akan berkurang dan dapat menyebabkan instabilitas sosial.
Meskipun ekspor suatu negara tinggi, harga komoditas juga tinggi serta diikuti pengembangan hilirisasi produk pertanian, namun ketika inflasi juga tinggi, maka perekonomian negara akan susah juga.
"Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga agar komponen volatile food tetap terjaga. Mari kita memiliki komitmen yang tinggi untuk mengendalikan inflasi pangan karena pangan kuat Indonesia berdaulat," kata Destry mengajak.
Selain itu, ujar dia, di tengah berbagai tantangan ekonomi global yang terjadi, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 5,72 persen pada triwulan III-2022 karena domestik ekonomi kita yang kuat. Pada 2023 perekonomian diperkirakan akan tumbuh kisaran 4,8 sampai 5,3 persen.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR I Gusti Agung Rai Wirajaya mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah di Provinsi Bali bersinergi dengan Bank Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk pengendalian inflasi pangan.
Baca juga: BI Papua Barat sediakan Rp1,95 triliun selama Nataru
"Kami mengapresiasi telah dilakukan penanaman cabai, operasi pasar, pasar murah dan sebagainya. Pengendalian inflasi merupakan tugas semua komponen," ucapnya.
Pihaknya berharap sinergi yang telah terjalin dalam pengendalian inflasi ke depannya dapat terus ditingkatkan.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan inflasi yang disebabkan oleh komponen volatile food di kawasan Bali Nusra mencapai puncaknya pada Juli 2022 sebesar 12,81 persen (yoy) atau 2,64 persen (mtm).
"Pemerintah berhasil melakukan intervensi yang membantu menekan tingginya kenaikan harga sampai dengan November 2022. Namun, potensi kenaikan harga masih terus terjadi dengan mempertimbangkan rekam jejak inflasi dalam tiga tahun terakhir," ujarnya.
Terutamanya, kata Trisno, pada komoditas hortikultura, minyak goreng, telur ayam ras dan sebagainya. Oleh karena itu, intervensi pada komoditas tersebut masih sangat diperlukan.
Dalam acara tersebut juga diisi dengan seremoni penguatan hilirisasi UMKM pangan diantaranya pembentukan klaster cabai, pemberian sarana prasarana pascapanen, rumah produksi dan peralatan hilirisasi hingga seremoni penerapan teknologi informasi pada pengelolaan pangan strategis (penerapan smart farming untuk komoditas bawang merah dan bawang putih.
Kemudian penyerahan Program Sosial Bank Indonesia kepada UMKM dengan lingkup ketahanan pangan, seremoni penandatanganan kerja sama antar daerah (KAD) Intra Bali antara Kabupaten Bangli-Buleleng, Kabupaten Tabanan-Kota Denpasar, Kabupaten Bangli-Kota Denpasar.
Selanjutnya kerja sama antar daerah (KAD) Kabupaten Bangli dengan provinsi lain di Indonesia yakni dengan Kota Mataram (NTB), dengan Kabupaten Sumba Barat dan Kota Kupang (NTT) serta dengan Kota Palembang (Sumatera Selatan).
Selain itu penandatanganan kerja sama korporasi antara Perumda Dharma Santika dengan Aerofood, Ayu Nadhi Swalayan dan Perumda Swatantra dan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Wilayah Bali Nusra.
