BKKBN pantau penanganan stunting di Palopo

Makassar (ANTARA) - Deputi Bidang Lalitbang BKKBN RI Muh Rizal berkunjung ke Sulawesi Selatan untuk memantau langsung penanganan angka kekerdilan anak atau stunting termasuk di Kota Palopo. "Tingginya angka stunting termasuk dalam program prioritas nasional dan Wali Kota Palopo Judas Amir ini memiliki inovasi di mana seluruh jajaran Forkopimda sudah bersedia menjadi bapak asuh anak stunting," ujarnya melalui keterangannya diterima di Makassar, Sabtu.

Muh Rizal menyampaikan anak-anak yang bergabung pada generasi berencana merupakan anak yang luar biasa. Teknologi dan informasi yang semakin berkembang didukung pendampingan yang tepat terhadap anak-anak, maka Indonesia akan menuai hasil dari bonus demografi pada 2045. "Kita memiliki anak-anak yang luar biasa didukung teknologi dan informasi, maka kita pasti memiliki generasi yang membanggakan di masa depan," katanya.

Menurut dia, generasi yang akan menjadi pemimpin Kota Palopo akan menjadi teladan jika prinsip dari Wali Kota Palopo Judas Amir dijalankan dengan baik. Tiga prinsip dari Wali Kota Palopo sudah digaungkan di mancanegara yang pertama katakan tidak pada narkoba, kedua katakan tidak pada hubungan di luar nikah dan ketiga adalah katakan tidak untuk menikah sebelum usia 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria.

"Ketiga prinsip ini adalah pondasi dalam menciptakan generasi emas di masa depan. Tapi sebelum itu, angka stunting juga harus ditekan," terangnya.

Baca juga: Kemenko ingatkan pentingnya pemeriksaan kehamilan cegah stunting
Baca juga: Hadirnya Perpres 72/2021 bukti kemajuan RI atasi stunting

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Farid Kasim Judas menyampaikan kasus stunting di Kota Palopo sejak 2021, sebanyak 429 kasus dengan kasus. Dengan adanya intervensi dari pemerintah, kata dia, angka stunting mulai menunjukkan hasil yang cukup baik. Angka stunting turun menjadi 357 pada 2022 dan seluruh OPD juga dilibatkan dalam penanganan tersebut.