Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan penanganan kasus stunting 2022 dalam rangka mewujudkan program pemerintah bebas stunting.
"Fokus kita adalah membebaskan Lombok Tengah dari kasus stunting sesuai program pemerintah pusat," kata Sekda Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya saat acara audit penanganan kasus stunting tahap dua di kantor Bupati setempat, Rabu.
Ia mengatakan program bebas stunting ini sangat peting, karena merupakan salah satu indikator kualitas manusia. Sehingga jika tidak dihentikan akan berdampak pada generasi selanjutnya, karena mereka tidak bisa berkompetensi dalam semua bidang ke depannya.
"Stunting ada, tapi tidak bisa dirasakan kalau kita tidak peduli," katanya.
Angka kasus stunting di Lombok Tengah berada di urutan ke dua di NTB, sehingga penurunan kasus stunting itu merupakan komitmen bersama dalam RPJMD, karena berpengaruh pada angka kemiskinan di Lombok Tengah.
"Kalau siklus ini tidak dihentikan atau diputus, generasi kemiskinan ini tidak akan berhenti. Kita semua punya tanggung jawab," katanya.
Sekda Lombok Tengah mengatakan stunting tidak bisa diselesaikan secara terpisah, namun semua OPD harus berkolaborasi dalam menuntaskannya di Lombok Tengah.
Sehingga semua program yang ada di OPD diharapkan bisa menurunkan kasus stunting dan angka kemiskinan di Lombok Tengah.
"Data kasus stunting saat ini telah menggunakan satu data, sehingga program yang dilaksanakan bisa tepat sasaran," katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Lombok Tengah, Baiq Sri Astuti mengatakan kasus stunting di Lombok Tengah saat ini cukup tinggi mencapai 20,81 persen atau setara dengan 18.680 anak.
Rata- rata penyebab stunting ini tidak lain akibat dari kurangnya gizi anak dan pola asuh yang salah. Sehingga saat ini pihak dinas juga sedang gencar melakukan kegiatan diseminasi audit dan rekonsiliasi stunting.
"Jumlah anak yang menderita stunting mencapai 18.680 anak. Sehingga berbagai upaya juga terus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut," katanya.*
Pemkab Lombok Tengah mengevaluasi program penanganan stunting 2022
Sekda Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lalu Firman Wijaya. (ANTARA/Akhyar)
