MPR ingatkan TNI-Polri bersiap hadapi tantangan dunia digital

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan kepada jajaran pimpinan TNI-Polri untuk bersiap menghadapi berbagai tantangan dunia digital yang dapat mengancam keamanan, pertahanan, dan kedaulatan Indonesia.

Bamsoet mengatakan kedaulatan bangsa dan negara tidak boleh hanya bertumpu pada kekuatan fisik militer karena potensi ancaman akan hadir dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial-budaya, politik-ideologi, dan berbagai ancaman lainnya yang bersifat soft power.

"Karena itu, TNI dan Polriperlu semakin mewaspadai ancaman nirmiliter yang merusak ideologi negara yang berpotensi hadir melalui dunia digital, seperti metaverse, artificial intelligence, cloud computing, hingga blockchain," kata Bamsoet saat memberikan Pembekalan Umum Rapat Pimpinan TNI-Polri 2023, di Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan itu Bamsoet mengatakan sangat penting bagi personel TNI dan Polri untuk dapat menguasai artificial intelligence, cloud computing, hingga blockchain. Mengingat dunia saat ini sedang menghadapi perang generasi kelima (G-V) berupa peperangan siber dan informasi di dunia digital yang dikenal dengan cyber warfare.

Dia juga membahas mengenai berbagai kasus serangan melalui dunia digital yang menggemparkan dunia, antara lain serangan ransomware pada 7 Mei 2021 yang menargetkan jaringan pipa bahan bakar terbesar di Amerika Serikat. Selanjutnya pada 9 Februari 2022 terjadi serangan sim swapping yang menargetkan korban terkenal di Amerika Serikat, pencurian tersebut diyakini mencapai 100 juta dolar AS dalam bentuk kripto.

Sementara pada 29 Maret 2022 dilaporkan serangan peretas berhasil mencuri aset kripto senilai lebih dari 615 juta dolar AS atau sekitar Rp 8,8 triliun dari Ronin Network, sebuah sidechain dari blockchain Ethereum. "Tidak menutup kemungkinan ke depannya serangan serupa akan menyasar Indonesia," ujarnya.

Bamsoet mengungkapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pernah menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat 1,6 miliar anomali trafik atau serangan siber yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Hal itu, termasuk ratusan hingga ribuan potensi serangan siber yang ditujukan kepada Ring-1 Istana Negara dan Presiden Joko Widodo. Tidak hanya dari serangan siber melalui malware, BSSN mendeteksi anomali sinyal elektromagnetik yang berasal dari sekitar lokasi Istana Negara terhadap Ring-1 Istana Negara, termasuk terhadap Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, perang siber dan informasi di dunia digital bisa lebih dahsyat dibandingkan perang fisik menggunakan kekuatan tempur militer.

Dengan kekuatan digital yang dikendalikan dari jauh, sebuah negara bisa melumpuhkan objek vital negara lainnya seperti pembangkit listrik, cadangan minyak, hingga operasional Alutsista militer. Melalui serangan digital, sebuah negara bisa membuat jaringan telekomunikasi dan internet di negara lain mati total, digital perbankan kacau, radar militer maupun penerbangan sipil tak bisa digunakan.

"Kesiapan TNI dan Polri dalam menghadapi cyber warfare yang merupakan serangan cyber yang dilakukan antar negara atau organisasi internasional untuk menyerang dan merusak komputer atau jaringan informasi negara lain melalui virus komputer atau serangan penolakan layanan, akan semakin membuat pertahanan dan kedaulatan negara kita menjadi semakin kuat. Sehingga baik di dunia maya maupun di dunia maya, kita tetap berdaulat," katanya.

Baca juga: Targetkan ratusan pecatur ikuti turnamen Indonesia Master III
Baca juga: Need all-party support to promote sense of safety among tourists

Rapim TNI-Polri 2023 dihadiri Presiden Jokowi,  Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Kemudian Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko, Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, Kepala BNN Komjen Pol Petrus Reinhard Golose, para kapolda, pangdam se-Indonesia,  para pejabat utama Mabes Polri, dan Mabes TNI.