"Harapan kami Lemhanas lebih banyak turun ke daerah, karena kami di daerah dalam era desentralisasi ini dalam tanda kutip sering tanpa sadar terkungkung dalam wacana-wacana lokal, kemudian tidak banyak tahu terkait ketahanan nasional," kata GubernurMataram (Antara Mataram) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berharap tim dari Lembaga Ketahanan Nasional sering turun ke daerah, agar dapat menyebarluaskan hasil kajian pembangunan yang berwawasan kebangsaan.
"Harapan kami Lemhanas lebih banyak turun ke daerah, karena kami di daerah dalam era desentralisasi ini dalam tanda kutip sering tanpa sadar terkungkung dalam wacana-wacana lokal, kemudian tidak banyak tahu terkait ketahanan nasional," kata Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi.
Zainul mengemukakan hal itu pada pertemuan koordinasi tim Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dengan jajaran unsur pemerintah daerah, yang digelar di Mataram, Selasa.
Pertemuan koordinasi itu merupakan rangkaian kajian Lemhanas tentang dampak eksploitasi sumber daya alam tambang di wilayah NTB yang dikaitkan dengan nilai tambah ekonomi nasional, dan ketahanan nasional.
Tim pengkaji Lembahas itu sebanyak delapan orang, yang dikoordinir Irjen Boy Salamuddin, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri.
Pertemuan koordinasi itu dipimpin Gubernur NTB dan dihadiri Kapolda NTB Brigjen Pol Moechgiyarto, Komandan Korem (Danrem) 162 Wira Bhakti Kolonel Arh Kuat Budiman, dan pimpinan instansi terkait lainnya.
Hadir pula, General Manager Tanggungjawab Sosial dan Lembaga Pemerintahan PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) Rahmat Makassau, dan Bupati Sumbawa Barat KH Zulkifli Muhadli.
Menurut Zainul yang menjabat Gubernur NTB selama dua periode berturut-turut sejak 2008, tidak baik kalau para pimpinan daerah atau pelaksana pemerintahan daerah hanya memikirkan urusan lokal saja.
"Di kepalanya itu hanya isu-isu lokal saja tanpa kemudian ada pandangan yang terkait ketahanan nasional, wawasan kebangsaan kita, termasuk juga `national interest` itu apa saja, di sektor apa saja," ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa cukup banyak lembaga pengkaji yang menawarkan kerja sama dengan pemerintah daerah.
Lembaga pengkaji itu berniat membantu pemerintah daerah mengemas ide-ide cemerlang sesuai potensi daerah, untuk kemajuan pembangunan.
"Tetapi, yang lebih pas tentu Lemhanas sebagai lembaga pengkajian yang sangat mapan di republik ini. Makanya perlu banyak turun ke daerah, dan kalau belum ada program itu, NTB siap menjadi `pilot project` nya Pak," ujarnya yang lebih ditujukan kepada Koordinator Tim Lemhanas yang berkunjung ke NTB itu.
Bahkan, Gubernur NTB itu berjanji akan mengajak para bupati/wali kota, pimpinan DPRD, pejabat eslon II dan III serta para penentu kebijakan lainnya, termasuk para tokoh masyarakat, dan `stakeholders` lainnya, untuk mendengar pemaparan hasil kajian strategis bangsa ke depan yang disampaikan Lemhanas.
Menurut dia, Lemhanas lebih pantas mewakili lembaga-lembaga pengkaji lainnya, karena bukan hanya pemikiran strategis pembangunan saja, tetapi juga pemikiran nasional, dan wawasan kebangsaan.
"Jadi tidak kosong melompong hanya metoda tetapi juga dengan substansi-substansi yang bisa memperkuat wawasan kebangsaan. Itu menurut saya penting, agar kami di daerah juga bisa `up date` tentang bagaimana kebijakan strategis di pusat, selama ini hanya `up date` urusan politik melalui media masa (tv dan koran)," ujarnya. (*)
Pewarta : Oleh Anwar Maga
Editor:
Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
