Tahapan pelaksanaan pilkada kemungkinan akan dimulai para Januari 2015, kalau misalnya pelaksanaan pada Agustus 2015, karena dihitung delapan bulan ke depan dengan asumsi pemilukada digelar dua putaranMataram, (Antara) - Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat memastikan sebanyak tujuh dari 10 kabupaten/kota yang ada di provinsi itu akan menggelar Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tahun 2015, untuk memilih bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB) Aksar Anshori di Mataram, Selasa, menyebutkan ke tujuh kabupaten/kota yang akan menggelar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2015 adalah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Kabupaten Bima.
"Selain itu Kota Bima, Kabupaten Lombok Timur bersamaan dengan Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur NTB pada tahun 2013, sedangkan Kabupaten Lombok Barat setelah pemilihan gubernur," katanya.
Meskipun akan digelar pada tahun yang sama, lanjutnya, bukan berarti pemilukada di tujuh kabupaten/kota itu akan digelar secara serentak karena masa akhir jabatan dari masing-nmasing bupati dan wali kota berbeda-beda.
Untuk mengetahui masa berakhirnya jabatan tujuh kepala daerah tersebut, pihaknya sudah melayangkan surat ke Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) NTB.
"Kalau ada masa tenggang waktu 90 hari antara kabupaten/kota satu dengan yang lain maka bisa dilakukan pemilukada secara serentak dan itu sudah diatur dalam perundang-undangan," kata Askar.
Ia mengatakan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan bupati dan wali kota dari tujuh kabupaten/kota tersebut untuk mengajukan anggaran terkait dengan pelaksanaan Pemilukada.
Ketujuh kepala daerah tersebut sudah memberikan respon, sehingga KPU NTB siap untuk segera melakukan supervisi dalam rangka mengawal pelaksanaan tahapan pemilukada bupati/Wali kota, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan.
KPU NTB, kata Aksar, juga sudah berkoordinasi dengan Gubernur NTB dan anggota DPRD NTB, terkait dengan pelaksanaan pemilukada di tujuh kabupaten/kota itu.
"Gubernur juga menyambut baik dan mengapresiasi kesiapan KPU dan jajarannya," ucap Aksar.
Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, juga akan memberikan dana hibah yang bersumber dari APBD perubahan untuk kelancaran pelaksanaan tahapan pemilukada di tujuh kabupaten/kota.
Dana hibah itu rencananya digunakan untuk kegiatan rapat koordinasi gubernur dengan bupati/wali kota dan Ketua DPRD Kabuopaten/kota dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilukada.
Selain itu, akan digunakan untuk kelancaran rapat koordinasi dengan KPU Kabupaten/kota dalam rangka menyepakati jadwal tahapan pemilukada.
"Tahapan pelaksanaan pilkada kemungkinan akan dimulai para Januari 2015, kalau misalnya pelaksanaan pada Agustus 2015, karena dihitung delapan bulan ke depan dengan asumsi pemilukada digelar dua putaran," katanya.
Pewarta : Awaludin
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
