Untuk itu, kami akan mendorong, mengawal dan memfasilitasi agar kelanjutan program itu didanai APBN karena terbukti berhasilLombok Barat, (Antara) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan mendorong dan mengawal kelanjutan program "Strengthening Community-Based Forest and Watershed Management" (SCBFWM) atau penguatan pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai yang didanai melalui APBN pada 2015.
Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dewo Putranto, di Lombok Barat, Jumat, mengatakan program SCBFWM yang dilaksanakan mulai 2010 didanai oleh Bank Dunia dan akan berakhir pada 2014.
"Untuk itu, kami akan mendorong, mengawal dan memfasilitasi agar kelanjutan program itu didanai APBN karena terbukti berhasil," katanya pada acara "workshop" identifikasi hasil, pembelajaran dan upaya reflikasi kegiatan yang dibiayai pinjaman dan hibah luar negeri multilateral, di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menurut dia, program SCBFWM yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) yang ada di tingkat provinsi dinilai berhasil. Tidak hanya dari sisi rehabilitasi dan konservasi daerah aliran sungai, tapi juga penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan.
Lokasi proyek SCBFWM tersebar di enam daerah, yakni DAS Copgopan, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara dengan luas 7.600 hektare (ha), DAS Way Besai, Kabupaten Lampung Barat, Lampung seluas 44.800 ha, dan DAS Tulis, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah seluas 13.400 ha.
Selain itu, di DAS Miu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah seluas 65.600 ha, DAS Besiam, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur seluas 74.000 ha dan DAS Jangkok, Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, NTB seluas 16.700 ha.
Tujuan proyek SCBFWM adalah untuk mendukung upaya pemerintah mengurangi degradasi hutan dan lahan, merestorasi/merehabilitasi fungsi DAS dan jasa lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Upaya yang dilakukan dalam program SCBFWM adalah membangun model pengelolaan hutan dan DAS dengan melibatkan masyarakat dan penguatan kapasitas para pihak yakni masyarakat dan pemerintah.
Selain itu, peningkatan koordinasi antarpara pihak untuk menghasilkan kebijakan program dan kegiatan yang konsisten dengan SCBFWM serta manajemen proyek.
"Program SCBFWM itu dinilai berhasil. Jadi kami akan dorong untuk dilanjutkan dan direplikasi di DAS lainnya. Tidak hanya di NTB dan lima DAS lainnya," ujar Dewo.
Upaya melanjutkan program SCBFWM tersebut, kata dia, dalam rangka meningkatkan kualitas penggunaan APBN melalui program-program yang sudah terbukti hasilnya.
Namun, pihaknya saat ini belum bisa memastikan berapa alokasi anggaran untuk keberlanjutan program tersebut karena masih mengkaji apa saja kebutuhannya dan di mana lokasinya.
"Nanti ini akan dibahas dalam pertemuan tiga lembaga, yakni Bappenas, Kementerian Keuangan dan kementerian terkait dengan program itu. Yang jelas kami akan dorong dan kawal," katanya.
Pewarta : Awaludin
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
