Mataram, (Antara NTB) - Kepala Badan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat Hartina mengatakan pihaknya ikut aktif memantau kualitas beras bagi warga miskin yang disalurkan Perum Badan Urusan Logistik di daerah itu, karena sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
"Kualitas beras bagi warga miskin (raskin) itu sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kami sebagai salah satu tim yang terlibat dalam pengawasan mutu meminta agar Badan Urusan Logistik (Bulog) meningkatkan kualitas raskin yang disalurkan," katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis.
Ia mengatakan, tim pemantau kualitas raskin tersebut berada di bawah koordinasi Asisten II Bidang Ekonomi Setda NTB H Lalu Gita Aryadi, dengan anggota Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcapil) NTB, Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB, serta instansi terkait lainnya.
"Di dalam tim yang terlibat dalam penyaluran raskin tersebut, Dinsosdukcapil bertindak selaku instansi yang mengurusi masalah data rumah tangga sasaran penerima raskin, kami di BKP fokus pada masalah kualitas raskin yang merupakan pangan pokok bagi masyarakat," ujarnya.
Menurut Hartina, sejauh ini belum ditentukan seperti apa kriteria kualitas raskin yang disalurkan pada 2015 dan implementasinya seperti apa oleh Bulog Divisi Regional NTB.
Namun, pemerintah daerah tentu sangat berharap masyarakat tidak diberikan raskin yang kualitasnya tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia.
"Kami juga berencana melakukan pendalaman terkait isu pembelian raskin oleh pedagang pengumpul yang diduga dijual kembali ke oknum petugas Bulog," katanya.
Asisten II Bidang Ekonomi Setda Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB H Lalu Gita Aryadi, mengatakan gubernur menginginkan agar Perum Bulog Divre NTB meningkatkan kualitas raskin sebagai respons atas keluhan masyarakat.
"Kami mengharapkan ada upaya meningkatkan kualitas beras bagi warga miskin (raskin) yang selama ini dikeluhkan masyarakat, bahkan sampai dimuat di media sosial `facebook`," katanya pada acara peluncuran penyaluran raskin tahun 2015 di Provinsi NTB, Rabu (3/2).
Jumlah rumah tangga sasaran (RTS) penerima raskin pada 2015 sebanyak 471.566 kepala keluarga (KK) yang tersebar di di 10 kabupaten/kota di NTB. Masing-masing KK mendapat jatah beras sebanyak 15 kilogram setiap bulan, di mana penyalurannya dimulai pada Februari 2015. (*)
BKP NTB: Kualitas Raskin Jadi Temuan BPK
Seorang warga, menunjukan kutu yang ada di Beras Miskin (Raskin) (ANTARA/Syaiful Arif) (1)
"Kualitas beras bagi warga miskin (raskin) itu sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kami sebagai salah satu tim yang terlibat dalam pengawasan mutu meminta agar Badan Urusan Logistik (Bulog) meningkatkan kualitas raskin yang disalurka
