infrastruktur penunjang program tol laut perlu ditambah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut infrastruktur penunjang program tol laut perlu ditambah agar distribusi barang berjalan lancar dan menurunkan biaya logistik. "Menurut saya infrastruktur harus ditambah, teknologi juga komunikasi juga harus terus ditingkatkan sehingga bagaimana menurunkan biaya logistik di daerah-daerah," kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Capt. Hendri Ginting dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) dipantau secara daring, Rabu.

Ia mencontoh di daerah-daerah penghasil ikan seperti Maluku dan Maluku Utara perlu adanya cold storage atau gudang beku untuk menjaga kualitas ikan hasil tangkapan nelayan.

"Permasalahan di tol laut seperti di daerah Ambon kemudian di Maluku Utara banyak sekali ikan, di sana sangat dibutuhkan cold storage karena ikannya sudah diangkut oleh nelayan dikumpulkan terus harus ada tempat untuk menampung selama belum dibawa ke daerah tujuan atau penjualan sehingga cold storage sangat dibutuhkan di beberapa daerah penghasil ikan," ujar Hendri.

Kemudian, kata dia, permasalahan umum terkait dengan program tol laut, yakni proses bongkar muat di pelabuhan yang belum efisien. Permasalahan di tol laut juga mungkin secara umum, salah satunya adalah pada saat muatan dibawa ke suatu tempat.

Contoh ke Ende (NTT) kami melakukan bongkar di situ kemudian muat lagi di situ jadi kapalnya akan lama menunggu, proses bongkar muatnya jadi berhari-hari menunggu muatan diturunkan dikosongkan diisi lagi. "Ini juga membuat kecepatan pemuatan jadi terganggu," ungkap Hendri.

Kalau di pelabuhan besar, lanjut dia, muatan discharging-nya selesai langsung dibawa muatan yang diangkut juga langsung naik jadi kecepatannya juga sangat berbeda di pelabuhan-pelabuhan yang sudah modern. "Mungkin truknya cuma satu sehingga menurunkan muatan yang cukup banyak, jadi ini memakan waktu yang cukup lama," lanjutnya.

Adapun program tol dijalankan sejak 2015 yang bertujuan untuk mengurangi disparitas harga di daerah-daerah 3TP, yaitu tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Program tol laut juga mendukung sektor transportasi dalam menjamin kelancaran distribusi logistik dan menekan biaya transportasi guna mengendalikan inflasi.

"Saat ini, ada 39 trayek (kapal barang tol laut) kalau di tahun 2022 33 trayek saja, mekanismenya ada yang menggunakan operasional kapal, ada dengan titik muatan sehingga lebih memperkaya dalam hal-hal yang dialami di lapangan," kata Hendri.

Sementara jenis barang buatan yang dapat diangkut melalui tol laut sebagaimana Perpres Nomor 59 Tahun 2020, yakni 11 barang kebutuhan pokok terdiri atas beras, kedelai bahan baku tahu/tempe, cabe, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar (bandeng, kembung, tongkol/tuna/cakalang),

Kemudian, tujuh barang penting, yaitu benih (padi, jagung, kedelai), pupuk, gas elpiji 3 kg, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan. "Kemudian di Permendag Nomor 53 Tahun 2020 ditambahkan lagi sehingga lebih memperbanyak atau dapat memperkuat okupansi dari kapal kita," tuturnya.

Baca juga: Tol laut permudah kirim sapi potong ke Jawa dari Dompu
Baca juga: Kemenhub distribusikan 1.000 ton beras ke NTT

Hendri pun mencontohkan beberapa daerah yang mengalami perubahan harga barang setelah dilalui tol laut, berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Data tersebut per 3 Januari 2023 perihal perubahan harga tertinggi di beberapa daerah yang dilalui tol laut periode Januari-Desember 2022.

Bahan pokok kedelai di daerah Kepulauan Tidore (Maluku Utara) dengan menggunakan kapal kita sampai mengurangi harga 40 persen, non tol laut Rp20.000/kg, setelah memakai kapal tol laut menjadi Rp12.000/kg. "Ini adalah data dari Kemendag yang kami pakai. Kita lihat di Kabupaten Supiori (Papua) bahwa dengan kapal non tol laut Rp20.000/kg dengan kapal tol laut Rp13.000/kg, penghematannya 35 persen," ucapnya.