Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Kao Kim Hourn menyoroti pentingnya upaya berbagi informasi dan data intelijen untuk memerangi kejahatan siber, terutama kejahatan dalam perdagangan manusia yang melibatkan penyalahgunaan teknologi.
"Sudah waktunya kita mulai memerangi sisi kriminal dari teknologi ini," kata Kao Kim Hourn dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Kamis.
Ia mengakui bahwa teknologi memiliki banyak manfaat. Namun, di sisi lain teknologi juga dapat disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan yang melibatkan aktivitas ilegal seperti perdagangan manusia yang semakin marak terjadi di negara-negara anggota ASEAN.
Oleh karena itu, ia menilai kejahatan siber semacam itu harus diperangi melalui kerja sama yang terpadu, terutama di antara lembaga penegak hukum yang ada di negara-negara anggota ASEAN. "Itulah yang harus kita lakukan untuk bergerak maju di lembaga penegak hukum dan di seluruh negara anggota ASEAN, khususnya kepolisian nasional negara tersebut," katanya.
Dalam upaya tersebut, ia menilai perlu ada upaya untuk berbagi informasi, data intelijen, berbagi pandangan dan juga pengalaman di antara negara-negara anggota untuk benar-benar memerangi kejahatan tersebut.
"Kita harus bekerja bersama untuk mengatasi isu ini secara keseluruhan karena ini melibatkan masyarakat ASEAN secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menangani isu ini sampai akhir," katanya.
Baca juga: Internet Ukraina terganggu, operator kena serangan siber
Baca juga: Pertahanan siber dan interoperabilitas TNI
Melalui upaya yang terpadu tersebut, ia yakin kejahatan siber yang melibatkan perdagangan manusia ini akan dapat diatasi. "Tentu saja kita dapat mengatasi tantangan ini, yang selama ini dihadapi oleh negara-negara ASEAN," katanya.
Sementara itu, ia juga menekankan perlunya upaya untuk fokus mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para korban kejahatan siber, terutama korban perdagangan manusia, melalui sistem dan upaya yang tepat. "Kita harus memastikan bahwa para korban ini mendapat penanganan yang tepat," katanya.
Berita Terkait
Sekjen Kementan pantau program pompanisasi di Jateng
Jumat, 19 April 2024 20:20
Usai Pilpres 2024, Sekjen Gerindra akui ada pembicaraan intensif dengan PDIP
Kamis, 18 April 2024 18:04
KONI menargetkan perbanyak kegiatan multicabang di Indonesia
Rabu, 17 April 2024 19:40
Sekjen PDIP tegaskan "amicus curiae" Megawati bukan untuk intervensi MK
Rabu, 17 April 2024 8:01
Sekjen PDIP sebut di dalam atau luar pemerintahan demi kepentingan rakyat
Sabtu, 13 April 2024 5:23
Sekjen Hasto tegaskan tak ada perpecahan di internal PDIP
Sabtu, 13 April 2024 5:15
Sekjen PDIP Hasto klaim Megawati-Ganjar rutin bertemu
Kamis, 11 April 2024 5:38
Sekjen PWI menyangga pernyataan DK PWI terkait dugaan penyelewengan dana
Minggu, 7 April 2024 9:10