"Kami sepenuhnya menyetujui rekomendasi hasil rapat pansus LKPJ Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu"Lombok Utara (Antara NTB) - Seluruh fraksi DPRD menerima laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu, setelah melalui berbagai analisa dan pembahasan di tingkat panitia khusus.
Pendapat akhir tersebut disampaikan dalam rapat paripurna istimewa penyampaian rekomendasi lima fraksi DPRD Lombok Utara terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Bupati Lombok Utara (2010-2015), di Lombok Utara, Jumat.
Juru bicara Fraksi Hanura Ardianto, mengatakan setelah mencermati laporan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ akhir masa jabatan Bupati Lombok Utara, pihaknya tidak menemukan hal-hal prinsip sebagai barometer dalam memberikan pendapat realistis.
"Fraksi Hanura memahami sejauh mana tingkat keberhasilan atau kendala pemerintah selama lima tahun," katanya.
Kajian Fraksi Hanura, kata dia, menunjukkan hampir di semua sektor telah terjadi peningkatan capaian pembangunan secara signifikan, kecuali sektor kesatuan, kebangsaan, dan politik dalam negeri (Kesbangpoldagri).
Selain itu, bidang kesehatan, terutama menyangkut angka kematian ibu dan anak yang tidak mencapai standar pelayanan minimal.
Dalam kesimpulannya, Fraksi Hanura menyebutkan 85 persen dari seluruh rekomendasi yang dituangkan DPRD Lombok Utara telah dilaksanakan dan dibuktikan dengan capaian-capaian pembangunan di semua sektor.
Dari 10 target prioritas pembangunan, kata Ardianto, secara umum telah mengalami peningkatan dan melampaui target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
"Kecuali sektor kesehatan dan kesbangpoldagri. Kedua sektor ini harus terus dilakukan evaluasi dan perbaikan," ucapnya.
Di sektor pendapatan, lanjut Ardianto, pihaknya menilai pendapatan asli daerah (PAD) mengalami peningkatan secara signifikan.
Meskipun Lombok Utara mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ardianto meminta agar semua pihak untuk tidak merasa puas dan harus bisa dipertahankan melalui peningkatan kinerja dan sumber daya manusia termasuk penertiban aset-aset daerah.
"Terutama, aset-aset daerah yang saat ini diklaim Pemerintah Kabupaten Lombok Barat," katanya.
Sementara itu, pendapat akhir Fraksi Partai Golkar yang dibacakan Ikhwanudin, menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang mendapat opini WTP dari BPK RI belum lama ini.
Fraksi Partai Golkar menilai Bupati Djohan Sjamsu telah menyalakan lentera penerang jalan.
"Fraksi Partai Golkar menyadari bahwa pemerintah saat ini secara substantif telah memberikan ruang inovasi untuk kebaikan rakyat Lombok Utara," ujarnya.
Fraksi Partai Golkar juga melihat kinerja institusional yang terekam dalam LKPJ menunjukkan realisasi yang lebih baik. Anggota DPRD dari partai berlambang pohon beringin itu juga memberikan pemahaman responsif yang positif dalam menyikapi LKPJ Bupati Djohan Sjamsu di akhir masa jabatannya.
"LKPJ Bupati telah menyajikan capaian kinerja terbaik dengan segala teknis maupun administratifnya. Jadi kami mendorong agar bupati terus melanjutkan dan meningkatkan berbagai program yang sudah dicanangkan," ucap Ikhwanudin.
Fraksi Partai Demokrat juga tata kelola pemerintahan yang dibangun Bupati Djohan Sjamsu selama lima tahun kepemimpinannya (2010-2015).
Dari berbagai indikator dan barometer Fraksi Partai Demokrat, melihat meski hanya lima tahun, pemerintah telah meraih banyak keberhasilan dan prestasi menggembirakan, seperti menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya mutu pendidikan dan meningkatnya kesehatan masyarakat Lombok Utara dan berkurangnya angka pengangguran.
Berbeda dengan pandangan akhir Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional (FPKN) yang dibacakan Meorit Arianto, menyebutkan dalam laporan LKPJ kepala daerah masih ditemukan berbagai permasalahan pembangunan, seperti masih tingginya angka kemiskinan, persoalan kesehatan, capaian pendidikan, dan infrastruktur yang masih bermasalah. Kondisi ini terjadi akibat lemahnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
"Kendati demikian, kami sepenuhnya menyetujui rekomendasi hasil rapat pansus LKPJ Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu," katanya. (*)
Pewarta : S Abdullah Alkaf
Editor:
Awaludin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
