Mataram (ANTARA) - Dukungan terhadap Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Prof Masnun Tahir untuk menjadi Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat terus mengalir setelah puluhan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah itu mendatangi Kantor DPRD NTB untuk menyerahkan surat dukungan, Kamis.
Perwakilan Ponpes di Lombok Barat, TGH Mutamin Khalik menyampaikan, kedatangan ini untuk mengantarkan surat dukungan ke DPRD NTB, agar Prof Masnun Tahir bisa dipertimbangkan menjadi Penjabat Gubernur (Pj), karena memiliki potensi yang bisa membawa provinsi itu menjadi lebih baik kedepannya.
"Kami harap aspirasi ini bisa disampaikan ke Presiden melalui Kemendagri. Karena Prof Masnun sangat bisa diajak komunikasi dari semua kalangan," ujarnya.
Senada disampaikan TGH Jayadi, perwakilan Ponpes Lombok Utara, menegaskan mendengar dan membaca informasi dari berbagai media, kemudian sepakat mendorong Prof Masnun sebagai Penjabat Gubernur.
Sementara Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Zubaer menyampaikan, delapan pengurus BPD di kabupaten/kota sepakat mengusulkan Prof Masnun Tahir menjadi Penjabat Gubernur, karena dari hemat-nya Rektor UIN Mataram itu orang desa, punya nasib hidup di kota.
"Kami ini orang desa butuh figur tidak terlalu protokoler," tegasnya.
Untuk diketahui usulan pertama 73 dukungan dari kelompok masyarakat, kedua 275 dukungan. Kali ini 242 dukungan dari Ponpes juga BPD, sehingga total dukungan untuk Rektor UIN itu menjadi 490 kelompok masyarakat.
Terkait usulan itu, Anggota DPRD NTB, Ruslan Turmuzi mengatakan, satu-satunya bakal calon Pj Gubernur NTB yang diterima usulan paling banyak. Aspirasi itu sebenarnya diterima Sekretariat Dewan, namun karena tugas sehingga dirinya hadir di tengah masyarakat.
"Wacana bakal Penjabat Gubernur NTB yang mau memasukkan usulan sebanyak 11 orang. Sampai hari ini baru empat nama sudah masukan usulan yakni, Ismail menjabat Dirjen PDPPI Kementerian Kominfo, kemudian Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi, ada nama Lalu Niqman Zahir menjabat Sekjen DPD RI dan terakhir, Prof Masnun Tahir merupakan Rektor UIN Mataram," terangnya.
Meski demikian lanjut Ruslan, tugas dewan untuk menerima berbagai aspirasi dari masyarakat. Karena, kaitan mekanisme pengusulan Pj Gubernur sudah ada dalam Permendagri nomor 4 tahun 2023, bahwa DPRD dapat mengusulkan tiga, dan bakal calon itu harus pernah menduduki eselon 1.
Berita Terkait
Fisipol UGM dan UIN Mataram jajaki kerja sama pengembangan iptek
Kamis, 7 Maret 2024 23:37
Duet Mohan-Mujib di Pilkada Mataram 2024 berpotensi pecah
Kamis, 29 Februari 2024 15:19
Bukti dukungan masyarakat NTB terhadap pertumbuhan Bank NTB Syariah
Selasa, 6 Februari 2024 7:41
UIN Mataram siap memberikan beasiswa penuh rakyat Palestina
Rabu, 10 Januari 2024 20:20
PINBA presentasikan 251 karya ilmiah Bahasa Arab
Kamis, 7 September 2023 16:56
UIN Sumatera Utara-UIN Mataram jalin kerja sama penelitian
Rabu, 6 September 2023 17:07
UIN Mataram gelar Literasi Festival
Rabu, 6 September 2023 16:26
Dekan FDIK UIN Mataram: skripsi diganti artikel kebijakan bagus
Selasa, 5 September 2023 17:46