Mataram (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, membuka layanan administrasi kependudukan (adminduk) di mal pelayanan publik (MPP) untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan pada masyarakat.
"Alhamdulillah, kami sudah seminggu membuka layanan di MPP yang berada di dalam areal Mataram Mall," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram Amran M Amin di Mataram, Jumat.
Pembukaan layanan adminduk di MPP ini sekaligus untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat terutama yang berada di bagian tengah, timur, dan utara.
"Selama ini, banyak warga di bagian tengah, timur dan utara yang merasa kantor kami di Jalan Lingkar Selatan jauh, sehingga enggan datang," katanya.
Karena itulah, lanjutnya, pembukaan layanan adminduk di MPP ini sebagai bagian upaya pemerintah hadir lebih dekat memberikan layanan yang cepat, mudah, gratis, dan membahagiakan.
Berbagai adminduk seperti kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau identitas kependudukan digital (IKD), kartu keluarga (KK), akta kelahiran, kartu identitas anak (KIA) dan lainnya yang diajukan di MPP bisa langsung jadi.
"Dengan catatan semua syarat lengkap dan tidak ada gangguan jaringan, atau masalah teknis lainnya seperti ketersediaan blangko," katanya.
Terkait dengan itu, ke depan diharapkan layanan di MPP bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan guna mewujudkan warga negara yang tertib administrasi.
Menurut dia, dari hasil pantauan sejak layanan kependudukan dan pencatatan sipil di buka di MPP, jumlah pengunjung di MPP masih belasan atau di bawah 20 pemohon setiap hari.
"Kami yakin ke depan jumlahnya akan terus meningkat seiring waktu sebab masih banyak warga yang belum tahu. Jadi kita perlu tingkatkan sosialisasi," katanya.
Berita Terkait
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14
Paket "f1" didukung partai terbanyak dalam pilkada
Minggu, 5 Juli 2015 14:21
Ikan tuna NTB mengandung merkuri kadar rendah
Rabu, 10 Juni 2015 6:56