Layanan adminduk di Mataram tetap berjalan di akhir tahun 2026

Mataram (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memastikan layanan administrasi kependudukan (adminduk) tetap berjalan selama pada 29-31 Desember 2025.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram H Mansur di Mataram, Rabu, mengatakan, Pemerintah Kota Mataram meniadakan WFH (work from home), sehingga semua pelayanan adminduk berjalan seperti biasa sesuai jam kerja.

"Layanan adminduk bisa diakses di langsung ke kantor kami di Jalan Lingkar Selatan, atau di Mal Pelayanan Publik (MPP) Mataram Mall," katanya.

Pada prinsipnya, Dukcapil siap membuka layanan adminduk sesuai dengan Edaran Wali Kota Mataram tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Lingkup Pemerintah Kota Mataram.

Terkait dengan itu, masyarakat yang hendak mengurus berbagai administrasi kependudukan bisa langsung datang dan petugas Dukcapil siap memberikan layanan prima dan pastinya gratis.

"Silakan datang, kami siap layani," katanya.

Sejak libur sekolah, menurutnya, layanan adminduk terutama untuk perekaman dan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP) bagi warga yang masuk usia 17 tahun cukup tinggi.

Dalam sehari, permohonan pembuatan KTP baru untuk warga berusia 17 tahun mencapai 100 orang. Jumlah itu naik signifikan dibandingkan hari-hari sebelumnya.

"Libur sekolah benar-benar dimanfaatkan anak-anak yang masuk usia 17 tahun untuk membuat KTP," katanya.

Sementara untuk memastikan pelayanan KTP berjalan lancar, katanya, pihaknya menjamin ketersediaan blangko.

"Alhamdulillah, saat ini stok blangko yang ada sekitar 6.000 keping. InsyaAllah, jumlah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Lalu Alwan Basri sebelumnya mengatakan, berdasarkan hasil kajian Pemerintah Kota Mataram memutuskan seluruh aparatur sipil negara (ASN) masuk kerja seperti biasa dan tidak melaksanakan WFH, sehingga semua ASN harus masuk kerja seperti biasa pada 29-31 Desember 2025.

Menurut Sekda, pertimbangan Kota Mataram tidak menerapkan WFH karena luas wilayah Kota Mataram luas relatif kecil sehingga meski akan memasuki akhir tahun dan banyak aktivitas masyarakat, Mataram tidak akan terganggu dan aktivitas bisa berlangsung seperti biasa.

"Mataram ini kota kecil, jadi bisa tetap masuk kerja seperti biasa," katanya.

Pertimbangan lainnya, lanjut Sekda, pelayanan publik tetap diperlukan masyarakat dan pelayanan administrasi menyangkut keuangan biasa menumpuk di akhir tahun.

Karena itu, masuk kerja seperti biasa berlaku untuk seluruh ASN, sekalipun untuk pegawai dengan bidang non pelayanan publik, tetap bekerja dan masuk kantor.

"Semua sama, tidak boleh ada yang WFH," katanya.