Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan pengadaan alat pendeteksi gempa bumi dan tsunami upaya mitigasi bencana mengurangi risiko bencana, menekan korban jiwa dan harta benda.
"Untuk saat ini kami baru punya masing-masing satu alat baik untuk alat pendeteksi gempa bumi maupun tsunami. Harapannya, kita bisa diberikan masing-masing satu atau dua lagi," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram Mahfuddin Noor di Mataram, Rabu.
Usulkan tersebut akan disampaikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) R, untuk mendukung program IDRIP (Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project) atau Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia tahun 2023.
Ia menjelaskan Kota Mataram menjadi salah satu daerah dari 30 kabupaten/kota se-Indonesia menjadi lokasi pelaksanaan dan pada Kamis (10/8-2023) akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi program IDRIP di Mataram. "Kesempatan itu, akan kita manfaatkan untuk mengusulkan tambahan alat pendeteksi gempa bumi dan tsunami ke BNPB," katanya.
Dikatakannya untuk alat peringatan tsunami atau "Early Warning System" (EWS), saat ini sudah ada satu unit di Kelurahan Ampenan Tengah. Setiap tanggal 26 dilakukan ujicoba apakah alat tersebut masih berfungsi atau tidak dan hasil uji coba selama ini, EWS masih berfungsi normal hingga radius 5 kilometer.
Sedangkan untuk alat pendeteksi gempa bumi, BPBD juga baru memiliki satu unit yang ditetapkan di kantornya di Jalan Lingkar Selatan lengkap dengan monitor. "Kalau alat pendeteksi gempa bumi ini, setiap hari atau setiap saat memberikan informasi kejadian gempa bumi secara nasional kendati magnitudo kecil," katanya.
Menurutnya, apabila usulan alat pendeteksi gempa bumi dan tsunami tersebut diakomodasi oleh BNPB maka pihaknya merencanakan akan menempatkan alat tersebut pada zona tengah dan utara kawasan pesisir pantai. "Karena alat pendeteksi gempa bumi dan tsunami yang ada saat ini, hanya berada di zona bagian selatan pesisir pantai," katanya.
Ia mengatakan IDRIP ini terkait penanganan berbasis gempa dan tsunami sehingga program IDRIP bentuknya lebih pada pelaksanaan kegiatan tidak dalam bentuk anggaran. Karena itu, BPBD telah menetapkan delapan kelurahan yang rata-rata berada di kawasan pesisir menjadi prioritas kegiatan IDRIP.
Baca juga: BPBD Lombok Tengah siaga menangani dampak kekeringan
Baca juga: Kawasan hutan Taman Nasional Gunung Rinjani Lombok Tengah alami kebakaran
Delapan kelurahan tersebut meliputi Kelurahan Bintaro, Ampenan Tengah, Banjar, Ampenan Selatan, Tanjung Karang, Tanjung Karang Permai, Jempong, dan Kelurahan Jempong Baru. Kegiatan yang sudah dilakukan berupa pemasangan 229 titik rambu peringatan bencana di delapan kelurahan tersebut sebagai bagian dari mitigasi bencana. "Sebanyak 229 titik rambu yang dipasang itu terdiri atas rambu peringatan kawasan rawan tsunami, jalur evaluasi kiri kanan, dan rambu titik kumpul," demikian Mahfuddin Noor .
Mataram usulkan pengadaan alat pendeteksi gempa dan tsunami
Seorang karyawan sedang melihat alat pendeteksi gempa yang ada di salah satu ruangan di gedung Kantor Wali Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. (FOTO ANTARA/Nirkomala/2023)
