"Iya, program `BL` akan kita hapus, sebagai salah satu upaya menciptakan pemerataan siswa"
Mataram (Antara NTB)- Penjabat Wali Kota Mataram Hj Putu Selly Andayani akan menghapus program bina lingkungan atau "BL" dalam setiap penerimaan peserta didik baru (PPDB) agar semua sekolah bisa hidup dan bersaing sehat.

"Iya, program `BL` akan kita hapus, sebagai salah satu upaya menciptakan pemerataan siswa dan persaingan yang sehat antarsiswa," katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu.

Kebijakan itu diputuskan menyikapi pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) H Sudenom dalam rapat koordinasi dengan jajaran pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kota Mataram.

Dalam rakor tersebut, Sudenom meminta regulasi kepada penjabat agar pada saat PPDB terjadi pemerataan penerimaan siswa di semua sekolah baik sekolah negeri maupun swasta.

Pasalnya, selama ini minat calon peserta didik baru baik dari dalam kota maupun luar kota relatif ke sekolah negeri terutama pada beberapa sekolah unggulan.

Padahal, lanjut Sudenom, sekolah swasta yang ada di Mataram cukup bayak tetapi selalu menjadi sorotan karena tidak memiliki siswa.

Data Dikpora menyebutkan, jumlah sekolah negeri di Kota Mataram sebanyak 190 unit. Terdiri atas sekolah dasar negeri (SDN) 149 unit, SMPN 24 unit, SMA delapan unit dan SMKN sembilan unit.

Menanggapi hal itu, penjabat wali kota, dengan tegas meminta agar program BL dihapus. Keberadaan program BL ini mengesankan adanya warga negara nomor satu dan nomor dua.

"Saya mau semua menjadi nomor satu dan berbagi proses harus berjalan dengan adil melalui persaingan yang sehat," sebutnya.

Selly yang baru dilantik menjadi Penjabat Wali Kota Mataram pada 10 Agustus 2015 tidak menyebutkan bahwa pelaksanaa BL selama ini menjadi sumber masalah setiap PPDB.

Namun, penghapusan BL ini semangatnya adalah bagaimana semua sekolah baik negeri maupun swasta bisa hidup dan sama-sama bersaing dalam peningkatan mutu bukan uang.

"Kita ingin semua anak-anak memiliki pendidikan yang berkualitas bukan karena BL. Terlepas apalah dia kaya atau miskin. Saya ingin lihat orang miskin bisa masuk SMAN 1 karena dia pintar bukan karena uang," ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Pendapatan (Dipenda) Provinsi NTB ini tidak ingin ada sekolah swasta di Kota Mataram yang sudah mendapatkan izin operasional dan bantuan dari pemerintah tetapi tidak memiliki murid.

"Kalau sampai ini terjadi, kan sangat mengenaskan," katanya menutup. (*)


Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026