Mataram (Antara NTB) - Sejumlah mahasiswa di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyoroti pembangunan gedung baru DPRD Provinsi yang nilai anggarannya mencapai Rp18 miliar.
Menurut Nanda, salah satu aktivis yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) saat menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD NTB di Jalan Udayana Mataram, Selasa, pembangunan gedung Sekretariat DPRD NTB itu tidak logis dan mencederai hati masyarakat.
"Apalagi, indeks pembangunan manusia (IPM) di provinsi ini yang masih berada di urutan 33 dari 34 provinsi di Indonesia," katanya.
Karena itu, kata dia, sebagai mahasiswa di Kota Mataram, pihaknya menyangkan sikap DPRD NTB yang lebih memilih membangun gedung mewah daripada memikirkan dan memperhatikan permasalahan pendidikan yang terjadi di provinsi ini.
"Ini bukti wakil rakyat lebih melihat membangun gedung tempat mereka beraktivitas daripada anggaran itu diberikan kepada lembaga pendidikan," katanya.
Mestinya, lanjut Nanda, dewan lebih memprioritaskan pendidikan karena ketika IPM NTB tinggi, maka kemajuan NTB akan cepat berkembang. Namun, ternyata para wakil rakyat lebih memilih memprioritaskan anggaran untuk pembangunan gedung daripada pendidikan.
"Bagaimana IPM NTB tidak berada di urutan kedua terbawah (peringkat 33) dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, karena perhatian wakil rakyat terhadap pendidikan sangat kurang. Itulah sebabnya kami datang untuk memprotes dan mengkritik perhatian yang diberikan wakil rakyat," tegasnya.
Wakil Ketua DPRD NTB TGH Mahalli Fikri saat dikonfirmasi terkait aksi itu menjelaskan gedung yang dibangun bukan untuk para anggota dewan, melainkan sekretariat di DPRD. Gedung yang dipakai saat ini dianggap kurang mampu menampung fasilitas yang ada. Terlebih, fasilitas itu juga dibangun untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Salah jika mahasiswa mengatakan demikian (kritik, red), karena justru di NTB anggaran biaya pendidikan di atas ketentuan undang-undang," ujarnya.
Dia menjelaskan, pembangunan gedung tersebut merupakan kebutuhan dan sangat diperlukan untuk membahas kemajuan daerah. Sebab, jika melihat fasilitas saat ini, gedung yang ditempati anggota dewan dan sekretariat merangkap semua. Bahkan, rumah dinas yang diperuntukkan bagi anggota dewan digunakan sebagai kantor fraksi.
Lebih jauh politisi Partai Demokrat ini mengatakan, besaran anggaran pembangunan itu sesuai pagu dana yang diajukan yakni Rp11 miliar, akan tetapi dalam perjalananya setelah proses tender anggaran pembangunannya sebesar Rp9,5 miliar.
Akan tetapi, kata dia, kalau mengacu pada total kebutuhan anggaran pembagunan gedung tersebut dalam hitungan awalnya sebesar Rp21 miliar. Namun, setelah dirasionalisasi menjadi Rp18 miliar.
"Sehingga, pada APBD Perubahan 2015 ini, dewan kembali mengajukan anggaran sebesar Rp7 miliar supaya target pembangunan tahun 2015 ini bisa diwujudkan," katanya.
Tetapi, kata dia, soal pengajuan penambahan anggaran di APBD Perubahan ini apakah disetujui Mendagri atau tidak, kita tidak tahu, karena sampai saat ini masih dalam tahap evaluasi. (*)
