Mataram (ANTARA) - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat melalui satuan tugas daerah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) memberikan atensi terhadap langkah pemerintah yang mencabut moratorium pengiriman pekerja migran ke wilayah Timur Tengah dan tidak memberi ruang gerak bagi mereka.
Kepala Satgasda TPPO Polda NTB, Brigadir Jenderal Polisi Ruslan Aspan, di Mataram, NTB, Selasa, menegaskan, mereka tidak akan memberikan ruang dan waktu bagi jaringan perdagangan orang yang sengaja memanfaatkan pencabutan moratorium tersebut.
"Kami tidak akan pernah memberikan ruang dan waktu bagi mereka (jaringan TPPO) untuk melakukan kegiatan yang mengarah ke TPPO di NTB," kata dia.
Ia mengatakan hal itu menanggapi minat warga NTB yang cukup tinggi untuk dapat bekerja di luar negeri, khususnya ke wilayah Timur Tengah. Peluang perdagangan orang pun dinilainya rawan terjadi karena pencabutan moratorium itu.
"Karena itu, pada kesempatan ini kami mengimbau kepada seluruh jajaran yang bertugas dalam satgas TPPO untuk terus menggiatkan pengawasan di lapangan," ujarnya.
Untuk upaya pencegahan, jelas dia, Polda NTB telah mengambil langkah awal dengan memberikan amanat kepada bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban yang tersebar di seluruh desa/kelurahan di NTB.
"Pada intinya, kami mulai memberikan pemahaman kepada calon PMI untuk tidak tergiur dengan gaji besar, melainkan itu patut dicurigai sebagai modus dari sindikat TPPO," kata dia.
Selain pengawasan dari internal, dia meminta kepada anggotanya untuk tetap bersinergi dengan para pihak yang punya peranan penting dalam pencegahan dan penindakan terhadap perdagangan orang.
Sebagai bentuk komitmen dalam memberantas TPPO, dia turut menyampaikan bahwa Polda NTB telah membuka layanan informasi dan pelaporan warga melalui akses komunikasi Satgasda TPPO Polda NTB ke nomor kontak 081138830666.
"Apabila menemukan atau mencurigai adanya perbuatan TPPO dalam proses perekrutan PMI, dipersilakan untuk menghubungi layanan kami. Dari layanan itu nantinya akan kami tindak lanjuti," ucap dia.
Berita Terkait
OJK melakukan penguatan tiga lapis pengawasan sektor perasuransian
Selasa, 7 November 2023 21:05
Polda NTB pantau 56 pekerja migran korban TPPO
Kamis, 15 Juni 2023 18:56
Polda NTB mengandeng pemangku kepentingan perkuat Satgas TPPO
Kamis, 15 Juni 2023 18:52
Banyak warga NTB pilih cara instan kerja di luar negeri
Selasa, 13 Juni 2023 15:45
Polda NTB menindaklanjuti amanat Kapolri bentuk Satgasda TPPO
Rabu, 7 Juni 2023 16:48
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40