Mataram (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Nusa Tenggara Barat, Lalu Satriawandi meminta kepada pemerintah provinsi termasuk kabupaten dan kota di wilayah itu untuk memaksimalkan cadangan pangan dalam mengantisipasi kekeringan ekstrem akibat adanya fenomena El-Nino. "Harus ada upaya koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam menghadapi El-Nino, terutama terkait ketersediaan bahan pangan," ujarnya di Gedung DPRD NTB di Mataram, Selasa.
Ia mengatakan keseriusan pemerintah tersebut harus dibuktikan dengan langkah kongkrit yang diperlukan sebagai antisipasi menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik dari sisi pertanian, ekonomi, ketahanan dan krisis pangan serta dampak sosial.
"Karena itu anggaran yang sekiranya memungkinkan untuk diprioritaskan menghadapi itu harus dipikirkan sehingga jangan sampai tidak teralokasi anggaran menghadapi situasi tak terduga," terang Satriawandi.
Satriawandi meyakini dana belanja tidak terduga (BTT) oleh kabupaten dan kota bisa dialokasikan karena dananya diperuntukkan untuk itu (El Nino, red). "Dana BTT harus bisa dialokasikan segera mungkin karena dana ini dalam rangka implementasikan kerawanan yang terjadi. Seperti krisis air bersih untuk masyarakat, apalagi ini kebutuhan utama karena sangat vital," ujarnya.
Dana BTT bisa dialokasikan segera mungkin karena dananya diperuntukkan untuk itu dalam rangka implementasikan kerawanan yg terjadi. Krisis air bersih untuk masyarakat ini kebutuhan utama karena sangat vital. "Kalau stok pangan di luar kejadian luar biasa. Sudah kita minta antisipasi baik oleh Bulog maupun Pemprov. Tapi perlu ada relokasi," katanya.
Baca juga: KPU menetapkan 940 DCS bakal calon DPRD NTB
Baca juga: DPRD memutuskan tiga nama Penjabat Gubernur NTB
Selain itu, dirinya meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan provinsi dan kabupaten/kota bersiap melakukan upaya antisipasi El Nino. "Kita imbau OPD untuk bersiap dan mengambil langkah kongkrit. Jangan sampai OPD ini justru tidak serius menangani masalah ini," katanya.
DPRD NTB meminta Pemprov maksimalkan cadangan pangan
Ketua Komisi II DPRD Nusa Tenggara Barat, Lalu Satriawandi. (ANTARA/Nur Imansyah).
