Mataram terima 31.973 kartu Indonesia sehat

Mataram (Antara NTB) - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, telah menerima sebanyak 31.973 Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan salah satu "kartu sakti" dari Presiden Joko Widodo untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

"Iya, kita sudah menerima sebanyak 31.973 KIS dari BPJS Kesehatan Cabang Mataram," kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Mataram H Ahsanul Khalik di Mataram, Rabu.

Dikatakannya, kartu itu selanjutnya diserahkan kepada camat se-Kota Mataram, yang selanjutnya akan didistribusikan melalui kelurahan se-Kota Mataram dan dikoordinir oleh Lurah bersama tenaga kerja sosial kecamatan dan para pekerja sosial yang ada di kelurahan.

Menurutnya, Kartu Indonesia Sehat ini adalah kartu bagi masyarakat miskin program bayar iuran (PBI) yang hanya penerima KIS yang Kartunya di cetak oleh BPJS Kesehatan.

Sementara, lanjutnya, bagi masyarakat miskin yang masuk program bayar iuran penerima tiga paket "kartu sakti" (KIS, Kartu Indonesia Pintar (KPI) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)) yang bersifat "blended", masih dalam proses di pemerintah pusat dan nantinya akan didistribusikan oleh P. Pos Indonesia.

"Untuk yang bersifat `blended` ini kita belum mendapatkan informasi dari pemerintah pusat, Kota Mataram seberapa banyak warga miskin nantinya akan mendapatkan kartu tersebut," kata Khalik yang belum dapat menyebut angka pasti.

Dikatakannya, saat ini pihaknya fokus untuk mendistribusikan KIS yang sudah dicetak oleh BPJS Kesehatan untuk sesegara mungkin diterima oleh masyarakat yang sudah tercantum nama nya dalam kartu tersebut.

"Dimana, kartu ini tidak boleh diwakilkan penerimaannya oleh kepala lingkungan ataupun orang lain, tapi harus diterima oleh yang bersangkutan langsung atau kepala Keluarganya," katanya.

Pasalnya, lanjut mantan Camat Cakranegara ini, karena dalam pendistribusian ini diikuti dengan pencocokan Nomor Induk Kependudukan (NIK) masyarakat penerima kartu, sehingga tidak terjadi salah sasaran atau salah orang dalam menerima di lapangan.

"Semoga dengan adanya KIS ini, masyarakat miskin bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat," katanya. (*)