"Ini mungkin saran kami ke pimpinan dan bapak-bapak, ibu-ibu Yang Terhormat Komisi I ini mungkin bisa didiskusikan karena kalau tidak perairan kita akan dilecehkan, dan kita tidak bisa menangkap atau menuntut yang pelanggaran-pelanggaran seperti ini ke pengadilan karena memang tidak ada aturannya," kata Aan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Hal tersebut disampaikannya berkaca pada kejadian penangkapan kapal supertanker berbendera Iran, MT Arman 114, yang melakukan aktivitas ilegal pada zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia pada Juli lalu, namun Bakamla tak dapat menjerat hukum pada kasus tersebut. "Yang sangat memprihatinkan kami tidak bisa jerat hukumnya karena aturan kita yang masih lemah," ujarnya.
Termasuk, lanjut dia, kapal tersebut tidak mengindahkan peringatan dari Bakamla untuk berhenti saat dilakukan pengejaran hingga akhirnya dibantu Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) ketika kapal sudah masuk perairan Malaysia. "Yang masalah AIS-nya menipu, kemudian dia transshipment di wilayah kita, kemudian dihentikan tidak mau berhenti, ini tidak ada aturan yang bisa menjerat," ujarnya.
Baca juga: Bakamla Aceh bantu evakuasi imigran ilegal Rohingya
Baca juga: Kepala Bakamla tekankan jaga wilayah laut Indonesia
Baca juga: Bakamla Aceh bantu evakuasi imigran ilegal Rohingya
Baca juga: Kepala Bakamla tekankan jaga wilayah laut Indonesia
Aan pun menyayangkan karena pada akhirnya Bakamla hanya mampu menjerat kapal tersebut atas tindakannya membuang limbah (dumping) minyak ke perairan Indonesia. "Akhirnya yang bisa kami jerat hanya pencemarannya saja, yang lainnya tidak bisa, tidak ada aturan," tutur dia.
