Mataram (ANTARA) - Pengamat hukum acara dari Universitas Mataram Mohammad Hotibul Islam mengemukakan bahwa ada alasan subjektif hakim dalam mengalihkan status penahanan terdakwa dari tahanan rutan menjadi tahanan kota.
"Jadi, ada hal subjektif hakim sehingga menetapkan pengalihan status penahanan terhadap terdakwa. Hal itu tentunya melihat situasi dan kondisi tertentu," kata Hotibul di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa.
Baca juga: Terdakwa korupsi pasir besi PT AMG jadi tahanan kota
Baca juga: Pengamat: Hakim tanggung jawab mengawasi terdakwa berstatus tahanan kota
Baca juga: Pengadilan: Tak ada penerapan wajib lapor terhadap Direktur PT AMG
Kondisi tertentu tersebut, kata dia, bisa melihat dari pertimbangan hakim dalam menerbitkan surat penetapan pengalihan status penahanan.
"Kalau terdakwa sakit, mungkin supaya lebih efektif dalam pengobatan, penyembuhan, lebih baik dialihkan status penahanannya," ujar dia.
Hakim membuat penetapan pengalihan status penahanan tersebut bisa dengan hanya melihat surat keterangan sakit dari pihak terdakwa yang turut mencantumkan hasil diagnosa rumah sakit.
"Dokter ini 'kan sudah di bawah sumpah dalam menjalankan tugas karena ada bukti autentik itu. Mungkin dengan melihat bukti itu, majelis hakim jadi percaya untuk terbitkan penetapan," kata Hotibul.
Namun, hakim juga punya kewenangan untuk melakukan klarifikasi terhadap kondisi kesehatan terdakwa. THal tersebut untuk lebih meyakinkan hakim dalam membuat penetapan pengalihan status penahanan terdakwa.
"Hal itu supaya objektif sehingga terjadi kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Apabila ada persoalan di kemudian hari, ada bukti yang menguatkan dalam penetapan itu," ucap dia.
Misalnya, terdakwa ini memiliki latar belakang perekonomian yang kuat, tanpa alasan objektif, hakim lantas menetapkan status terdakwa jadi tahanan kota.
Berita Terkait
Terpidana korupsi tambang pasir gugat Kejati NTB terkait eksekusi penahanan
Jumat, 20 September 2024 16:59
Kejati NTB eksekusi penahanan terpidana korupsi tambang pasir Po Suwandi
Kamis, 19 September 2024 15:52
PN Mataram terima putusan kasasi terdakwa korupsi tambang Po Suwandi Lotim
Selasa, 17 September 2024 16:21
Jokowi lantik Aida Suwandi sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS
Rabu, 11 September 2024 10:20
Kejati NTB pastikan eksekusi dua terdakwa tambang pasir besi AMG berjalan lancar
Selasa, 10 September 2024 16:04
MA tolak kasasi dua terdakwa korupsi tambang pasir besi di Lombok Timur
Jumat, 6 September 2024 14:43
Ketua PT NTB: Hakim punya kewenangan alihkan status tahanan terdakwa
Kamis, 16 Mei 2024 16:09
Kejati sebut status tahanan kota Direktur tambang AMG Suwandi terancam dicabut
Senin, 13 Mei 2024 17:53